Balon Bupati Simalungun yang Diusung Parpol Seyogianya Disukai Publik

Simalungun (harianSIB.com)
Dalam waktu dekat, partai politik (parpol) akan mengumumkan nama bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun yang diusung menjadi peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.

Ketua DPP LSM Masyarakat Peduli Simalungun (Marapi), Jaserman Saragih mengatakan, partai politik harus bijak dalam menentukan bakal calon yang akan diusung.

"Selain mempertimbangkan kredibilitas dan kompetensi, parpol patut menentukan pilihan yang akan diusung memang benar-benar disukai publik," kata Jaserman, Minggu (9/6/2024).

Sebagaimana diketahui, KPU akan membuka pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun melalui partai politik pada 27-29 Agustus 2024.

Baca Juga:

• Masyarakat Desak Pemerintah Wujudkan Pemekaran Kabupaten Simalungun
• Marapi Berharap Bupati Terpilih 2024 Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Menurut Jaserman, suhu politik di Simalungun makin tinggi menjelang masa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dari jalur partai politik.

"Tidak ada dari jalur perseorangan. Sedangkan, beberapa nama bakal calon sepertinya masih sibuk cari koalisi partai pengusung," urainya.

Baca Juga:

• Marapi Simalungun Berharap Angka Golput Dapat Diminimalisir di Pemilu 2024
• Marapi Simalungun: Pemilu 2024 Harus Cerminkan Etika Berpolitik

Dia menyebut, anomali yang terjadi dalam sistem rekrutmen calon pemimpin di Indonesia termasuk di Kabupaten Simalungun, justru bakal calon yang sibuk mencari koalisi parpol pengusung dan pendukung.

"Pola rekrutmen seperti ini berpotensi memunculkan calon pemimpin yang bukan kader internal atau binaan parpol, melainkan kader non-parpol. Akibatnya, muncul dugaan praktik ongkos politik," ungkapnya.

Jaserman, yang juga pernah menjabat Ketua Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Simalungun selama 2 periode mengatakan, sebutan ongkos politik bisa saja tidak ditemukan, melainkan dikemas dalam bentuk nama-nama lain seperti, biaya sosialisasi, biaya bimtek (bimbingan teknis) atau uang saksi.

"Jadi, yang kita harapkan adalah parpol menentukan pilihan yang memang benar-benar disukai publik sebagai calon pemimpin, sehingga kelak dapat memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan masyarakat," pungkasnya. (*)