Pemkab Labuhanbatu Dukung Percepatan dan Perluasan Transaksi Non Tunai

Rantauprapat (SIB News Network|SNN)
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mendukung percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, atau implementasi pembayaran non tunai untuk transaksi belanja dan pendapatan daerah.

"Dukungan disusul tersebut terbitnya Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu," kata Plt Bupati diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap, saat memimpin apel gabungan PNS kelompok I di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, Senin (3/6/2024), di lapangan Balai Diklat BKPP, Kompleks Kantor Bupati, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.

Plt Bupati menjelaskan, pemerintah pusat telah menganjurkan untuk menggunakan transaksi non tunai dalam setiap kegiatan. Tidak hanya kegiatan belanja, melainkan juga pada penerimaan berupa pajak atau retribusi.

Baca Juga:

• RSUD Rantauprapat Belum Bayar Jasa Medis Covid-19 karena Regulasinya Belum Ada
• JMM Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Ketua Dewan Ikut Bongkar Dugaan Kasus Korupsi di Labura

"Untuk itu, percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi non tunai, perlu kita terapkan di Kabupaten Labuhanbatu, bagaimana dan sejauh mana kita bisa melaksanakannya. Kami harapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD/dinas dan badan) bisa melaksanakan transaksi non tunai," sebutnya.

Pengaturan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diawali dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang salah satunya berisi arahan percepatan implementasi transaksi non tunai.

Baca Juga:

• Pergi Memancing, Budiono Warga Kotapinang Dilaporkan Hilang di Sungai Barumun
• Tim Gabungan Razia Tempat Hiburan Malam dan Penginapan di Rantauprapat

"Pemkab Labuhanbatu segera menerapkan percepatan dan perluasan implementasi pembayaran non tunai untuk penerimaan pajak dan retribusi daerah," tegasnya. (**)