Kemendagri Minta Kepala Daerah Kerja Keras Kendalikan Inflasi

Tebingtinggi (harianSIB.com)
Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang rutin diselenggarakan setiap minggunya secara virtual, Senin (20/5/2024), di ruang kerja lantai IV Balai Kota Tebingtinggi.

Rakor tersebut diikuti Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, Kadisnakerperin Iboy Hutapea dan Kepala BPS Azantaro.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Tomsi Tohir Balaw meminta para kepala daerah kerja keras memperbaiki angka inflasi di daerah masing-masing.

Baca Juga:

• 2 Ruko di Tebingtinggi Ludes Terbakar
• Wabup Paluta Hadiri Rakor FLLAJ di Polres Tapsel, Fokus Tekan Kecelakaan dan Tertibkan Ruas Jalan Nasional

"Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan para kepala daerah harus berdampak dan tidak bersifat seremoni saja," ujarnya.

Sejumlah provinsi yang inflasinya masih tinggi, lanjut Tomsi, adalah Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Papua Barat.

Baca Juga:

• Ny Hj Rosmaida Darma Wijaya Pimpin Rakor Pembentukan Tim Pembina Posyandu Sergai
• Polda Sulut Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah GMIM Senilai Rp8,9 Miliar

Sedangkan kabupaten dengan tingkat inflasi tinggi ialah Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat dan Lampung Timur.

Untuk tingkat kota, kata Tomsi, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematang Siantar, Medan, Bukit Tinggi, Dumai dan Bengkulu.

Selain itu, ia mencatat terdapat 42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024. Menurut dia, hal itu mengindikasikan daerah tersebut belum melakukan upaya pengendalian.

"Saya minta kepala daerah perhatikan ini," tegasnya.

Tomsi mengatakan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

Koordinasi tersebut, katanya, merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan dan berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.

"Banyak komoditas yang tidak bisa dipenuhi oleh lokal. Oleh sebab itu, harus melaksanakan koordinasi dengan daerah penghasil komoditas tersebut," katanya. (*)