Anggota Pansus DPRD Simalungun Bahas LKPj Bupati TA 2023 Pertanyakan Besarnya SILPA di DPPKB

Simalungun (harianSIB.com)
Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Simalungun membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Simalungun tahun anggaran 2023 mempertanyakan besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebesar Rp 2 miliar lebih.

Anggota Pansus LKPj Bernard Damanik, Bonauli Rajagukguk mempertanyakan besarnya dana SILPA tersebut saat rapat dengan Plt Kadis PPKB Gimrod Sinaga di ruang Badan Anggaran DPRD Simalungun di Pamatang Raya, Selasa (7/5/2024).

Lebih lanjut disampaikan Bernard, apa penyebab anggaran tidak terserap dengan baik? Apakah anggaran yang menjadi SILPA tersebut dapat dipergunakan untuk tahun depan?

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Tinjau Pengerasan Jalan Penghubung Dolok Ilir-Laras Bandarhuluan
• Bupati Simalungun Hadiri Manasik Haji

Sebelumnya Plt Kadis PPKB Gimrod Sinaga saat memaparkan program dan realisasi anggaran pada dinasnya menyampaikan bahwa tahun 2023 lalu, pihaknya mendapat pagu anggaran lebih kurang Rp 21 miliar lebih.

Dari anggaran yang mereka terima, anggaran yang terealisasi Rp 19 miliar lebih, sisa anggaran yang tidak digunakan Rp 2 miliar lebih.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Simalungun Minta Kementerian PUPR Segera Tanggulangi Jalinsum Parapat yang Longsor
• Nota Pengantar LKPj Bupati Labura TA 2024 Disampaikan di Kantor DPRD Labura

Sisa anggaran Rp 2 miliar lebih tersebut dikarenakan ada kegiatan yang mereka programkan untuk pengadaan alat kontrasepsi ternyata ads bantuan dari pemerintah pusat berupa pemberian alat kontrasepsi ke dinas dianggap mencukupi.

"Terkait anggaran sisa tersebut dapat dipergunakan untuk tahun mendatang," ujar Gimrod.(**)