GMNI Berharap Jokowi Perhatikan Infrastruktur yang Buruk di Labuhanbatu

Labuhanbatu (SIB)

Presiden Joko Widodo direncanakan berkunjung ke Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, hari ini, Jumat 15 Maret 2024. Berbagai upaya pengamanan telah dilakukan aparat lintas instansi di setiap titik yang akan disinggahi Jokowi.

Kabar kedatangan Presiden Jokowi itu pun disambut positif Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Labuhanbatu, Hamdani Hasibuan. Ia mengapresiasi kunjungan RI 1 tersebut. Namun ia sangat berharap presiden Jokowi memperhatikan berbagai infrastruktur di Kabupaten Labuhanbatu dan membantu upaya melindungi rakyat dari krisis pangan.

"Selamat datang kepada Presiden Joko Widodo di Kabupaten Labuhanbatu yang kepala daerahnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dua kali berturut. Kemungkinan akan hatrick, karena budaya dan mental korup masih ada di Labuhanbatu," sebut Hamdani, Kamis (14/3).

Hamdani melalui sejumlah wartawan, menyampaikan aspirasi untuk presiden atas berbagai persoalan di Kabupaten Labuhanbatu. Antara lain, pertama, meminta Presiden RI memanfaatkan kesempatan kunjungan ini untuk melihat proses pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Panai Hulu, dan di Kecamatan Panai Hilir yang masih butuh perhatian mulai dari jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional yang masih buruk, masih banyak seperti kubangan kerbau.

Kedua, dalam bidang pangan dan pertanian padi, Labuhanbatu hingga saat ini memiliki puluhan hektar lahan pertanian sawah di pesisir Kabupaten Labuhanbatu, meliputi Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir, sampai saat ini secara keseluruhan belum mampu melakukan balek damen (panen 2 kali setahun), serta tanah yang berstatus kawasan hutan hingga saat ini lebih banyak dikuasai pengusaha perkebunan sawit daripada masyarakat yang dangat membutuhkan kelangsungan hidup.

"Kiranya juga ada regulasi yang fokus menjaga ketahanan pangan pertanian padi, dan ini juga harus ditata kembali oleh Pemkab Labuhanbatu melalui regulasi yang ada dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat adalah infrastruktur jalan," sebutnya.

Ketiga, persoalan di sektor nelayan. Dalam melakukan kajian persoalan nelayan saat ini, alat tangkap ikan yang dilarang undang-undang masih bebas beroperasi di perairan Labuhanbatu. Bukan hanya terfokus pada pemberian bantuan alat tangkap ikan saja, tapi juga perlu penyelesaian persoalan hulu bagi nelayan, yakni tidak adanya Pom Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah pesisir Labuhanbatu. Kondisi ini menyulitkan nelayan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan menggunakan kapal motor atau perahu motor.

Keempat, bidang pendidikan. Menurutnya, Labuhanbatu sudah seharusnya menjadi pusat pendidikan bagi daerah-daerah tetangga karena banyak berdiri perguruan tinggi. Namun, Labuhanbatu mestinya memperhatikan kesadaran atau sikap pendidikan sebagai kebutuhan masyarakat, wawasan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan SDMunggul, serta menerapkan konsep pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dengan berbagai program studi yang dimiliki diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu melalui teknologi tepat guna serta berbagai bantuan beasiswa bagi mahasiswa prestasi dan tidak mampu.

Kelima, bidang kesehatan. Labuhanbatu memiliki RSUD Rantauprapat yang pernah berhasil meraih Akreditasi Paripurna atau setara Bintang Lima dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), kiranya persoalan fasilitas dan kemampuan tenaga medis seharusnya terus meningkat dengan melebarkan jaringan fasilitas kesehatan di pedesaan dan pelatihan tenaga medis dan paramedis.

Khusus di Dinas Kesehatan Labuhanbatu masih banyak ketidaksetaraan dalam akses ke perawatan kesehatan, terutama antara daerah pedesaan dan perkotaan serta transportasi yang cukup payah diakses sehingga perlunya medis di perairan Labuhanbatu.

"Aspirasi dan tuntutan yang paling penting adalah, GMNI Labuhanbatu meminta Presiden Jokowi bersama para menterinya ikut mencegah kemiskinan dan membangkitkan pertanian dan nelayan yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat, bergantung pada pembangunan sarana infrastruktur," ungkapnya. (**)