Kepala Badan Pertanahan Nias (BPN), Mahyu Dahnil SST MH maksimal menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam membantu mengangkat taraf hidup masyarakat.
Mahyu, Kamis (21/12) menjelaskan, sebelum dirinya menjadi pimpinan BPN Nias tiga tahun lalu, program PTSL yang ada hanya 1.000 bidang, sementara wilayah kerja mencakup 4 kabupaten/ kota.
“Sejak saya menjabat, saya merasa prihatin, sebab banyak aset tanah masyarakat yang tidak memiliki bukti hak kuat seperti sertipikat," jelasnya seraya menambahkan, hasil pemetaan yang dilakukan, diketahui data dari 225 ribu bidang tanah, hanya 20 persen bersertipikat.
Setelah berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, Mahyu Danil memperjuangkan keinginan masyarakat kepada pemerintah pusat, untuk mengalihan proyek PTLS ke Pulau Nias.
Perjuangannya berbuah manis, TA 2022 BPN Nias memperoleh kuota 28.500 bidang PTSL dan telah diserahkan 22.860 bidang. Sisanya 5.640 bidang belum diserahkan karena menunggu kelengkapan berkas masyarakat, serta alasan keterbatasan personil.
“Saya bukan mau sombong, memiliki wilayah kerja 4 daerah, kami melayani hingga 28.500 bidang tanah, sementara daerah lain ada membawahi 1 kabupaten hanya memiliki kuota 3.000 hingga 4.000 bidang," jelasnya.
Diakuinya, untuk TA 2023 kuota hanya 3.400 disebabkan keterbatasan personil yang hanya 50 orang, ditambah risiko yang dapat menjadi masalah di kemudian hari.
Ia pun heran, jika ada masyarakat yang berkomentar miring terkait kinerja dan menuding BPN tidak transparan. "Kami bekerja seseuai peraturan perundang-undangan. Bila ada anggota saya bekerja tidak sesuai SOP laporkan kepada saya," katanya.
Sejumlah warga Nias mengapresiasi proyek pensertipikatan tanah yang dilakukan BPN. Dengan adanya sertipikat, kini dasar hukum tanah kuat dan dapat dipergunakan sebagai agunan untuk mendukung permodalan.
"Kita mengapresiasi dan mendukung BPN terus membangun Pulau Nias dari sisi program program nasional yang memudahkan masyarakat," harap Son Mendrofa. (**)
