Wabup Humbahas Mengaku Tidak Dilibatkan Proses Seleksi Hingga Pelantikan Pj Sekda dan Sejumlah Pejabat

Humbahas (SIB)

Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr Oloan Paniaran Nababan SH MH mengaku terkejut mendengar informasi pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II, pejabat administrator atau pejabat eselon III dan pejabat pelaksana yang digelar di ruang kerja Bupati Humbahas, Komplek Perkantoran, Bukit Inspirasi Doloksanggul, Rabu (1/11) sore lalu.

Dia bahkan mengaku tidak mengetahui nama-nama pejabat yang dilantik oleh bupati. Tidak hanya itu saja, dia juga mengaku tidak pernah dilibatkan sedikitpun terkait pelaksanaan seleksi pejabat eselon II dan eselon III tersebut, mulai dari awal seleksi hingga hasilnya keluar sampai dilantik.

"Memang saya dengar ada katanya acara pelantikan Pj Sekda dan beberapa pejabat eselon II dan III di ruang kerja bupati. Jujur saya terkejut mendengarnya. Kapan ada dilaksanakan seleksi? Kok tiba-tiba ada acara pelantikan?," ucap Oloan Nababan saat dimintai tanggapannya terkait acara pelantikan itu, Senin (6/11).

Lebih lanjut Oloan mengatakan, sebagai pejabat pengawas dan pembina ASN di lingkungan Pemkab Humbahas, dirinya langsung menghubungi Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Humbahas Chiristison Marbun mempertanyakan pelaksanaan pelantikan tersebut, dan alasan kenapa dirinya tidak dilibatkan dalam pelantikan para pejabat itu.

"Beberapa saat setelah acara pelantikan itu selesai, saya langsung hubungi Kepala BKPSDM. Saat itu dia mengatakan tidak berani menginformasikan acara pelantikan itu kepada saya, karena takut dimarahi bupati. Artinya ada kesan tekanan dari bupati supaya saya tidak dilibatkan dalam pelantikan itu," tukasnya.

Dia menambahkan, seharusnya kejadian seperti itu tidak perlu terjadi. Sebab, dia dan bupati adalah satu paket yang dipilih oleh masyarakat Humbahas. Segala kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh bupati seharusnya, kata dia, harus sepengetahuan dirinya juga, atau minimal dikoordinasikan, khususnya masalah penempatan pejabat di daerah itu.

Namun, pada kenyataannya, lanjut dia mengungkapkan, semenjak dia dilantik menjadi wakil bupati di daerah itu, ia tidak pernah dilibatkan dalam hal penempatan pejabat di daerah itu. Baik itu pejabat eselon II, III dan IV. Bahkan sebatas surat tembusan saja pun, kata dia, tidak pernah dia terima.

"Saya dan bapak Bupati Humbang Hasundutan kan sama-sama dipilih oleh masyarakat. Seharusnya segala kebijakan itu, baik itu dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kita harus saling koordinasi supaya daerah kita ini kondusif, dan visi dan misi kita itu dapat terwujud," harapnya.

Di akhir penjelasannya, mantan prajurit TNI itu mengajak seluruh pimpinan OPD dan seluruh ASN di daerah itu untuk bekerja dangan tulus melayani masyarakat sesuai tupoksinya dan tetap mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Mari kita layani masyarakat dengan tulus. Dan jangan pernah takut bekerja sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.

Terpisah, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor melalui Kepala BKPSDM Chiristison Marbun ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/11) terkait pernyataan Wakil Bupati itu mengatakan, sebagai bawahan dirinya tetap loyal terhadap perintah pimpinannya. Dan tidak pernah membeda-bedakan antara bupati dan wakil bupati.

"Bupati dan Wakil Bupati itu bagi kita sama. Apa perintah mereka, kita siap menjalankan sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya diberikan, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor melantik Kepala BPKSDM Chiristison Marbun menjadi Penjabat (Pj) Sekda Humbahas di ruang kerja bupati, Rabu (1/11).

Selain Chiristison, pada kesempatan yang sama, bupati juga melantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat setingkat eselon II di lingkungan Pemkab Humbahas yaitu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Jaulim Simanullang, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Martogi Purba, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD).

Berikutnya, Asisten Administrasi Umum, Tua Marsakti Marbun, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPKPAD. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (PMDP2A) Maradu Napitupulu yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas PMDP2A.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Reinward Marpaung, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUTR. Sementara sisanya lima pejabat administrator atau pejabat eselon III dan pejabat pelaksana. (**)