Kepala Bagian Umum (KBU) Setda Kabupaten Nias Barat (Nisbar), Setiabudi Waruwu menegaskan, bahwa biaya pemeliharaan dan operasional mobil Dinas/Operasional Wakil Bupati Nias Barat telah habis.
Hal itu disampaikan Setiabudi Waruwu, Kamis (26/10/2023),mengklarifikasi keluhan Wabup Nisbar Era Era Hia, perihal tidak tersedianya BBM pada kendaraan dinasnya sehingga terpaksa menaiki sepeda motor menuju kantor.
Menurutnya, biaya pemeliharaan 2 dari 3 unit mobil dinas/operasional Wabup Nisbar sudah habis dan sudah melampaui Standar Biaya Umum (SBU). Hal itu, ujarnya, terjadi karena adanya selisih harga yang telah ditetapkan dalam SBU dengan harga dari penyedia BBM.
"Biaya pemeliharaannya sudah melampaui SBU. Demikian dengan biaya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Bupati, yang juga sudah habis ," jelasnya.
Setiabudi mengaku kesa dengan sikap Wabup yang dinilainya tidak menunjukan sikap seorang pemimpin, yang selalu mengeluhkan kebutuhan pribadinya dan tidak memberikan keteladanan kepada bawahannya.
"Saya mengaku heran, sudah hampir setahun terakhir Wabup jarang masuk kantor,mengapa BBM kendaraan dinas/operasional Wabup secepat itu habis. Saya menduga biaya pemeliharaan kendaraan habis karena digunakan oleh keluarga Wakil Bupati. Mobilnyakan dipakai keluarga makanya Pak Wabup tidak tau kalau sudah habis biaya pemeliharaan mobilnya,"katanya.
Sementara saat harianSIB.com kembali mengkonfirmasi kepada Wabup Era Era Hia terkait tudingan KBU terhadapnya jarang masuk kantor dan biaya operasional dipakai keluarga, ia pun menantang KBU untuk memperlihatkan DPA kepadanya agar jelas dan menghindari tudingan-tudingan tak berdasar.
" Tudingan itu tidak benar. Ada mobil yang hampir setahun rusak tidak diperbaiki kemudian dikatakan biayanya sudah habis. Ini patut dipertanyakan. Untuk jelasnya saya meminta agar KBU menyerahkan DPA sekaligus bukti-bukti pemakaian bensin dan solar agar sama-sama dilakukan verifikasi kebenarannya. Kalau DPA dan bukti-bukti pemakaian bensin dan solar tidak diberikan, ada apa ? Kita patut curiga ," ucap Wabup.
Karenanya, dalam waktu dekat ia akan meminta BPK perwakilan Sumut untuk melakukan audit forensik anggaran yang dikelola bagian umum Setda Nias Barat karena patut diduga banyak hak-haknya yang tidak diberikan seperti biaya Medical Check up, pakaian dinas, biaya pemeliharaan pendopo, biaya pemiliharaan kendaraan dan biaya makan minum di kantor. (*)
