Gagalnya P-APBD Disahkan Bukti Lemahnya Kordinasi Bupati dan DPRD Palas

Padanglawas (SIB)

Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumut Ansor Harahap menyebutkan, gagalnya pengesahan P-APBD Padanglawas tahun anggaran 2023 adalah bukti kegagalan pemimpin.

"Dampak yang ditimbulkan akibat gagalnya pengesahan perubahan APBD itu multi efek, bukan hanya di jajaran ASN pemerintah, namun hingga masyarakat luas dan ini bukti kegagalan kepemimpinan di Padanglawas," kata Ansor kepada wartawan, Kamis (12/10).

Menurutnya, salah satu fungsi APBD itu adalah untuk mensingkronisasi kebutuhan awal dengan kebutuhan berjalan. Sedangkan P-APBD itu untuk menutupi kebutuhan dasar operasional pemerintahan yang belum ditampung di anggaran APBD murni.

"Bila pemerintah daerah gagal dalam mensahkan P-APBD, maka kerugian daerah yang ditanggung cukup banyak, tidak hanya aparatur pemerintah, namun masyarakat juga sangat dirugikan, karena harus diingat P-APBD itu juga menjaga kesinambungan," kata Ansor.

Dijelaskan, keterlambatan penyusunan P-APBD saja sangat merugikan daerah, apalagi sampai gagal dalam menyusun dan mensahkan P-APBD. "Artinya P-APBD yang menjadi dasar pengelolaan daerah bila gagal, maka ada yang terputus dalam pengelolaan dan kesinambungan pembangunan daerah," kata Ansor.

Selain itu, kata Ansor, pertumbuhan ekonomi daerah akan terganggu. Semestinya dalam beberapa bulan terakhir tahun anggaran 2023 P-APBD bisa menjaga stimulus ekonomi daerah.

"Jadi efeknya cukup luas, bukan hanya berkisar kebutuhan aparatur saja yang kena dampak, tetapi multi efek sampai ke tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Ansor, belanja yang tertuang dalam P-APBD itu sampai ke tengah-tengah masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apalagi diperparah situasi ekonomi nasional saat ini sedang tidak baik. Harga beras dan bahan pokok yang lainnya makin naik, dan itu semua dapat memperparah keadaan.

"Dari kondisi yang terjadi saat ini, maka dinilai kegagalan Plt Bupati dan Sekda Palas dalam memimpin pemerintahan. Gagal menyusun anggaran sebagai bagian dari tolak ukur keberlanjutan pembangunan," tegas Ansor.

Perlu diingat, tambah Ansor, APBD dan P-APBD disusun dan dilaksanakan untuk memastikan terwujudnya capaian konkrit Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disahkan dalam periode lima tahun kepemimpinan.

"Kegagalan pengesahan PAPBD itu menggambarkan betapa lemahnya koordinasi Pemkab Palas dengan stakeholder terutama DPRD serta kualitas perencanaan dan penganggaran Pemkab yang perlu dipertanyakan," sebutnya. (**)