Simalungun (SIB)
Fraksi Partai Nasdem DPRD Simalungun mengajukan 7 catatan dan rekomendasi sebagai bagian dari pendapat fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna dewan di Pamatang Raya, Rabu (27/9).
Ketujuh catatan dan rekomendasi tersebut dibacakan juru bicara dari Fraksi Nasdem Tumpak Silitonga. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Samrin Girsang dihadiri Pelaksana Harian Sekda Akmal Siregar.
Adapun ketujuh catatan dan rekomendasi dari Fraksi Partai Nasdem di antaranya, menyarankan agar Pemkab Simalungun tetap berpedoman pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, berdasarkan perencanaan yang baik.
Kemudian, pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi seperti Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati mendahulu i pembahasan P-APBD, seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar ada legalitas dari sebuah keputusan.
Adanya penambahan anggaran di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang bersumber dari BKP dan Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat-obatan dan alat laboratorium, serta peralatan medis lainnya.
Untuk itu, diminta kepada masing-masing Direktur RSUD agar memanfaatkan pengunaannya secara maksimal dan tepat guna. Apabila memungkinkan, agar tenaga medis yang mengoperasikan peralatan kesehatan tersebut dapat diberikan pelatihan khusus sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun dapat terpenuhi. (D4/c)
