Fraksi Hanura DPRD Tuding Kinerja Pemko Pematangsiantar Rendah

Pematangsiantar (SIB)

Fraksi Hanura DPRD menuding kinerja Pemko Pematangsiantar rendah, indikatornya penyerapan anggaran di APBD tahun 2023 di semua OPD rendah yang berdampak kepada struktur keuangan daerah tidak ideal.

Demikian pendapat akhir Fraksi Hanura, dibacakan Suhanto Pakpahan SE MHan, pada rapat paripurna DPRD Pematangsiantar, dipimpin Timbul M Lingga SH (ketua) di gedung Harungguan, Kamis (21/9), terkait persetujuan dan pengesahan rancangan Ranperda P-APBD TA 2023 jadi Perda.

Fraksi Hanura mengutarakan, dampak rendahnya serapan anggaran dari APBD induk, sehingga dibutuhkan perubahan komponen anggaran di setiap program pada P-APBD tahun 2023, meliputi pendapatan daerah khususnya PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor penerimaan pajak dan retribusi.

Dalam kaitan itu, kata Suhanto Pakpahan, Fraksi Hanura meminta Pemko Pematangsiantar dalam penyusunan mata anggaran, lebih menggali bersumber potensi lokal, melakukan kerjasama dengan pemerintah atasan serta dengan pihak ketiga.

Menyinggung kegiatan galian C di Kelurahan Tanjungpinggir, Kecamatan Siantar Martoba yang dinilai berdampak merusak lingkungan, Fraksi Hanura berharap, pihak Satpol PP koordinasi dengan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dan Polres Pematangsiantar, segera melakukan penertiban kegiatan galian C tersebut.

Sementara itu, Fraksi PAN Persatuan Indonesia (PAN PI) meminta Pemko Pematangsiantar terkait penggunaan lapangan Haji Adam Malik merevisi Perda nomor 15-16 tahun 1989, agar dapat memberikan kemudahan penggunaannya melakukan kegiatan kesenian dan kebudayaan, meningkatkan potensi pariwisata di kota Pematangsiantar.

Menyikapi laporan dan keluhan masyarakat, juru bicara Fraksi PAN PI, Jon K Purba meminta, agar Direksi Perumda Tirtauli menyempurnakan peta jaringan pipa distribusi air berbasis digital, guna meningkatkan kinerja pelayanan. (D1/a)