UHC Dilaunching di Pematangsiantar

Pematangsiantar (SIB)

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan BPJS kesehatan melaunching Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, sekaligus penyerahan kartu kepesertaan JKN-KIS secara simbolis bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah-Bukan Pekerja (PBPU-BP) di ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Senin (28/8).

Dengan tercapainya UHC, maka peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan bagi Peserta PBPU-BP yang didaftarkan Pemko Pematangsiantar, tidak perlu menunggu 14 hari untuk mengaktifkan kepesertaan. Sebab, begitu mendaftar, saat itu juga kepesertaan bisa langsung aktif dan dapat digunakan.

Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani SpA menyampaikan, Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional mengamanatkan, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Optimalisasi pelaksanaan program JKN secara terus menerus dilakukan Pemko Pematangsiantar dengan melibatkan seluruh OPD, sehingga meningkatkan capaian kepesertaan JKN.

"Masyarakat Kota Pematangsiantar didorong untuk sadar dalam kepemilikan jaminan kesehatannya," kata Susanti sembari menyebut, hingga saat ini Pemko Pematangsiantar terus berkomitmen dalam penyediaan alokasi anggaran belanja jaminan kesehatan dalam pencapaian UHC.

UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95 persen dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau.

Optimalisasi pelaksanaan JKN di Kota Pematangsiantar telah menunjukkan hasil. Pada 1 Agustus 2023, Kota Pematangsiantar telah mencapai Cakupan Kesehatan Semesta sebanyak 265.123 jiwa penduduk dari total jumlah penduduk 274.392 jiwa, atau sebesar 96,62 persen.

"Artinya, hampir seluruh warga di Kota Pematangsiantar telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan," pungkasnya.(D8/r)