Korps Senior Himapsi Desak Pemekaran Simalungun

Simalungun (SIB)

Korps Senior Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) mendesak Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun, merekomendasikan pemekaran Simalungun.

Rekomendasi diperlukan di saat pemerintah pusat berencana mencabut moratorium pemekaran kabupaten kota di Indonesia. Moratorium pemekaran untuk provinsi dan tidak berlaku untuk daerah tingkat dua.

Demikian simpulan hasil pertemuan Korp Senior Himapsi dalam pertemuan pengurus di Simalungun, Sabtu (26/8).

“Pemekaran wilayah pun sesuai amanah Harungguan yang diadakan pada 20 Mei 2022 di Siantara Hotel Pematang-siantar,” ujar Sekretaris Jenderal Korps Alumni Himapsi, Sarmuliadin Sinaga ST via pesan singkatnya, Minggu (27/8).

Menurutnya, pertemuan dalam rapat perdana Korps Senior Himapsi dipimpin Wakil Ketua Umum Agus Erdiaman Purba didamingi Sekjen Sarmuliadin Sinaga tersebut, diinisiasi Darwin Purba SSos MSi, Drs Anggiat Sinaga MSi, Jonder Wilson Sinaga dengan moderator Drs Dameanto Purba MSi. “Pertemuan mengusulkan Darwin Purba SSos MSi menjadi Ketua Pokja Percepatan Pemekaran Kabupaten Simalungun,” jelasnya.

Menurutnya, Pokja dibentuk atas desakan masyarakat yang memandang perlunya pemekaran Kabupaten Simalungun yang selama ini dinantikan. “Pertemuan menganalisis, bahwa pemekaran otomatis memutu rentang kendali pelayanan pada masyarakat. Simalungun dengan geografis sangat luas. Pemekaran Kabupaten Simalungun adalah solusi percepatan pembangunan khususnya infrastruktur,” tambahnya.

Disebabkan desakan dari masyarakat, lanjutnya, maka Bupati dan DPRD Simalungun diharap proaktif dengan suara konstituen untuk mengusulkannya ke Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumut, selanjutnya berkoordinasi ke Depdagri dan DPR RI untuk menampung dan meneruskan aspirasi warga tersebut.

Menurutnya, sebelum mengadakan pertemuan sebagai tindak lanjut dari Harungguan yang diadakan pada 20 Mei 2022 di Siantara Hotel Pematangsiantar, Korps Senior Himapsi mengadakn studi menyeluruh dengan memerhatikan potensi daerah dalam penggali PAD sebagai modal pembangunan kewilayahan,” tutup Sarmuliadin Sinaga. (R10/d)