Pemkab Karo Gelar Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Online

Karo (SIB)

Pemkab Karo mengelar penanganan rapat koordinasi tentang penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Online (SP4N-LAPOR) Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan itu dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Drs Kamperas Terkelin Purba MSi di aula Kantor Bupati, Kamis (3/8).

Rapat koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Online (SP4N-LAPOR) diadakan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sesuai amanat Peraturan Bupati Karo nomor 52 tahun 2016 pasal 12 ayat 2 serta untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif pejabat penghubung perangkat daerah dan admin koordinator kabupaten dalam menindaklanjuti pengaduan melalui aplikasi SP4N - LAPOR.

Bupati Karo dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Kabupaten Karo menyatakan apresiasi, terhadap kinerja para pejabat penghubung perangkat daerah, khususnya pada perangkat daerah yang telah menindaklanjuti aduan secara tuntas dan tepat waktu.

"Melalui kegiatan ini kita dapat lebih optimal dalam menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk dengan cepat, tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Karo, serta secara aktif untuk mensosialisasikan layanan aduan SP4N-LAPOR ini kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Kabupaten Karo ini", tambah Sekda.

Kepala Dinas Kominfo, Frans Leonardo Surbakti SSTP selaku panitia pelaksana, sekaligus narasumber pada rapat koordinasi ini juga menyatakan harapan, agar rapat koordinasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan kepedulian dan peran aktif para pejabat tiap daerah dan instansi, serta admin koordinator Kabupaten Karo dalam menindaklanjuti pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR yang masih perlu kita tingkatkan.

Rapat ini dihadiri Kepala Bagian Organisasi Setda. Karo Daut Sembiring selaku narasumber dengan materi peningkatan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat online (e-lapor) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, para pejabat penghubung perangkat daerah dan kecamatan.(BR2/r).