Bupati dan Ketua TP PKK Sergai Terima Penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI

Sergai (harianSIB.com)

Bupati Serdangbedagai (Sergai), H Darma Wijaya dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sergai Ny Hj Rosmaida Darma Wijaya mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.

Penghargaan diserahkan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendy, di Griya Agung, Palembang, Sumatra Selatan, dalam gala diner rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30, Selasa (4/7/2023).

“Syukur Alhamdulillah, penghargaan ini berkat kerja bersama. Tidak hanya saya dan istri sendiri, tapi semua lintas OPD yang bersinergi sehingga kegiatan-kegiatan terkait pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga berjalan dengan baik,” ungkap Darma Wijaya.

Penghargaan ini, lanjutnya, menjadi dorongan semangat untuk semakin bersinergi. Sesuai arahan Menko PMK dan Kepala BKKBN, ke depan akan mulai bagaimana meningkatkan kualitas keluarga, khususnya mempersiapkan generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sergai, Ny Hj Rosmaida Darma Wijaya menyampaikan penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BKKBN RI, terkait dengan kontribusi dalam penurunan stunting dan pembangunan SDM yang ada di Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Ke depan, ia dan jajaran TP PKK akan terus berupaya, tidak hanya penurunan stunting secara jasmani, namun juga pembentukan karakter.

Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo menyebutkan, Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai berdedikasi tinggi dan komitmen dalam pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Tidak hanya Manggala Karya Kencana, BKKBN juga memberikan tanda kehormatan Wira Karya Kencana, Dharma Karya Kencana dan Cipta Karya Kencana tahun 2023 kepada kepala daerah dan tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk. (*)