Medan (SIB)
Wali Kota Medan Bobby Nasution tetap menegaskan bahwa, lampu jalan/ hias atau yang kerap disebut lampu pocong harus dilakukan pembongkaran. Pekerjaan tersebut tidak pernah diakui sebagai aset Pemko.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution pada rapat paripurna DPRD Medan dengan agenda tanggapan Wali Kota Medan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan atas RAPBD Kota Medan tentang LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Senin (26/6) di DPRD Medan.
Pernyataan Bobby tersebut menjawab Ketua Fraksi Gabungan DPRD Medan Drs H Hendra DS pada agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pekan lalu pada rapat paripurna. "Untuk pemberian sanksi, kepala OPD selalu pengguna anggaran dan PNS yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) telah dijatuhi hukuman disiplin," kata Bobby.
Terkait kendala dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lampu penerangan jalan, Bobby menjelaskan bahwa pemko memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap LPJU (lampu penerangan jalan umum) yang rusak sesuai laporan pengaduan masyarakat dan memasang titik LPJU baru pada lokasi yang rawan. Selain itu, membuka pelayanan pengaduan 24 jam, serta respon cepat dalam penanganan terhadap gangguan dan perbaikan LPJU.
Ironisnya, dari 8 Fraksi di DPRD Medan yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem dan Fraksi Gabungan, hanya Fraksi Gabungan yang mempertanyakan soal kelanjutan pembangunan lampu pocong. Bahkan, Fraksi PKS dan Fraksi P Demokrat yang partainya tidak mengusung pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution-Aulia Rachman juga tidak ada menyinggung soal lampu pocong dalam pemandangan umum fraksinya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua H Rajudin Sagala didampingi Wakil Ketua, H Ikhwan Ritonga dan H Bahrumsyah. Sementara Wali Kota Bobby Nasution didampingi Wakil Wali Kota Aulia Rachman, Sekda Wirria Alrahman dan sejumlah OPD. (A5/d)
