Untuk penanggulangan atau penanganan inflasi di Kota Pematangsiantar tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menghabiskan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2022.
"Itu kan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 134/PMK.07/222. Untuk penanggulangan inflasi daerah sudah dianggarkan Rp 3,5 M. Itu terkait juga dengan kenaikan harga BBM, anggarannya dari APBD, khusus dianggarkan sekitar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diserahkan," kata Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Pematangsiantar, Arri Sembiring SSTP, via WhatsApp, Senin (22/5).
Arri mengaku bahwa, anggaran penanggulangan inflasi daerah Kota Pematangsiantar tahun 2022 sebesar Rp 3,5 miliar, disalurkan melalui Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta beberapa dinas lainnya. Ia mengaku, seluruh anggaran terpakai tanpa ada sisa.
Dari sejumlah dinas yang mengelola anggaran inflasi tahun 2022, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menghabiskan Rp 100 jutaan untuk pengadaan pasar murah, kata Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, Herbet Aruan SPd MH, Senin (22/5) via panggilan WhatsApp.
Sedangkan untuk Dinas Pertanian, bantuan diberikan dalam bentuk bibit padi dan pakan ikan sebesar Rp 280 juta lebih, kata mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang kini menjabat Kepala Kesbang Pol Pemko Pematangsiantar, Ir Ali Akbar dan Kasubag Keuangan Dinas Pertanian, Ratna.
"Bibit padi Rp 123 juta dan pakan ikan Rp 151 juta lebih," ujar Ratna.
Sementara, Mantan Kepala Dinas Sosial Pemko Pematangsiantar, Pariaman Silaen SH yang kini menjabat sebagai Kasatpol PP Pematangsiantar mengaku, anggaran tersebut disalurkan kepada masyarakat yang tak mampu, tidak memiliki pekerjaan dan drive gojek. Namun, ia tak dapat merinci berapa jumlah penerima dan besaran anggaran yang disalurkan.
Kabid Sosial, Drs Risbon Sinaga MSi dikonfirmasi SIB, Senin (22/5) sore juga mengaku, tidak bisa merinci jumlah warga penerima bantuan. "Datanya di kantor, besok lah di kantor," kata Risbon. (D8/a)
