Masyarakat Jangan Ramai-ramai Mengaku Miskin Demi Mendapat Bansos

Medan (SIB)

Edward Panjaitan, warga Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan kena PHK tahun 2014 dari perusahaan swasta, kini berprofesi sebagai penarik becak motor (betor).

Sejak di-PHK belum pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian dia bertanya kepada Kepala Lingkungan (Kepling) tapi dijawab bahwa pendataannya dari Dinas Sosial.

“Kemudian saya datang ke Dinas Sosial, Edward mendapat jawaban bahwa pendataannya dari pusat Jakarta. Jadi yang mana sebenarnya yang bisa membuat bantuan PKH bagi warga miskin, karena saya belum pernah terima sehingga saya bertanya bagaimana solusinya,” kata Edward pada pelaksanaan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan oleh anggota DPRD Medan Paul MA Simanjuntak, Jumat (8/4) di Jalan Sei Kera No 165, Kecamatan Medan Timur.

Pada acara sosialisasi Perda tersebut turut dihadiri Lurah Sidodadi Hendra K, mewakili Dinsos Lolly Rahliac, mewakili Kecamatan Medan Timur Faridah, Puskesmas Glugur Darat dr Nike Liyanti bersama Rona Simbolon, Sapina, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.

Perwakilan Dinas Sosial Llly Rahliac mengatakan, semua yang mendaftar sebegai penerima bantuan sosial dari pemerintah tergantung apakah nama warga sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteaan Sosial (DTKS). Bahkan rumah warga yang sudah ditempelkan stiker penerima bantuan, belum tentu segera mendapat bantuan, karena itu adalah proses masuk DTKS.

Menanggapi rumitnya menjadi peserta penerima Bansos, anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak minta Pemko Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Medan terus melakukan evaluasi dan validasi terhadap warga yang terdaftar di DTKS. Sehingga, warga Medan selaku penerima bantuan sosial apa saja benar-benar tepat sasaran.

Tapi politisi PDI Perjuangan ini berharap data yang masuk di DTKS benar-benar akurat dan orang-orangnya benar benar miskin. Tujuan dia meminta Dinas Sosial terus melakukan evaluasi dan validasi data untuk mengantisipasi adanya salah pendataan. “Karena banyak warga berteriak, si anu kok bisa dapat BLT, PKH, padahal dia mampu, punya rumah dan sepedamotor, sedangkan saya yang miskin tidak. Pengaduan seperti itulah yang sering saya dengar ketika melaksanakan Reses maupun Sosper, maka saran saya validasi data sangat perlu,” terang Paul.

Anggota Komisi IV ini juga berharap kepada Dinsos melakukan kolaborasi dengan pihak manapun. Tujuannya, agar pendistribusian segala jenis bantuan tepat sasaran dan bermanfaat. Karena tidak tertutup kemungkinan, anggaran untuk itu dapat dialokasikan di Perubahan APBD 2023 atau di APBD murni 2024.

Kepada masyarakat Paul juga mengingatkan agar jujur dalam mengemukakan status ekonominya, mampukan atau kurang mampu, Jangan berlomba-lomba mengaku miskin hanya untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Warga yang sudah mendapat bantuan sosial, kemudian seiring waktu ekonominya sudah baik hendaklah melapor ke Kelurahan agar warga miskin lainnya mendapat bantuan.

“Kita akui mereka yang mendaftar itu benar-benar miskin, tapi pemerintah menetapkan kuota penerima Bansos mengingat anggaran negara yang terbatas. Sehingga ada skala prioritas, maka jika ada yang sudah pulih ekonminya, gantianlah agar semua merasakan bantuan pemerintah,” harapnya. (A5/a)