Medan (SIB)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jangan hanya menjual mimpi terkait mewujudkan Transportasi Rendah Karbon Inklusif di Indonesia dengan membangun transportasi publik khusus di kawasan Mebidang di Sumut.
Hal itu dikatalan Ketua DPC Organda Medan Mont Gomery Munthe melalui Sekretaris Jaya Sinaga kepada wartawan, Senin (30/1) menyikapi bantuan Pemerintah Inggris melalui program Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK-PAC). Pelaksana dari program Stockholm Environment Institute di University of York (UK), Clean Air Asia, Center for Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada.
Diketahui, Pemprov Sumut telah melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi.
Salah satunya perubahan yang dilakukan antara lain penetapan prioritas pembangunan Provinsi Sumut di mana terdapat delapan prioritas. Pada prioritas ketiga yakni pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Prioritas itu salah satunya diimplementasikan melalui program pengembangan transportasi massal berbasis jalan (BRT) Mebidang yang sudah berjalan.
Jika didefinisikan Transportasi Rendah Karbon Inklusif adalah bagaimana menciptakan transportasi dalam rangka mengurangi emisi gas ruang yang di mata dunia memang Indonesia sebagai negara paru-paru dunia. Hanya saja dari segi omset, konsep serta peraturan yang berlaku itu perlu ada pengkajian kembali.
Menurut Jaya, sumber dana program tersebut bersumber dari pinjaman World Bank atau Bank Dunia, sehingga pemerintah harus lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran itu. Sebab pinjaman, maka harus dikembalikan sesuai dengan MoU antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
"Pemerintah jangan sampai menjual mimpi saja, karena ada sembilan kawasan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendukung program ini, yang apabila itu dilakukan pasti mimpi itu bisa terwujud," ungkapnya.
Sekarang berdasarkan data, ada pergerakan orang yang masuk ke Kota Medan setiap harinya mencapai 1.750.000 orang. Siapakah itu? itu adalah mereka pengguna sepeda motor, pengguna transportasi umum dan lainnya.
Implementasi program angkutan umum massal berbasis jalan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah perkotaan Mebidang akan ada lagi penambahan 315 unit bus di Kota Medan dengan 17 Koridor yang berdampak terhadap kemacetan dikarenakan penambahan volume kendaraan sementara badan jalan tidak memungkinkan. "Permasalahan yang muncul apakah masyarakat tetap akan naik bus itu apabila ketepatan waktu, kepastian tiba dan kepastian berangkat tidak tepat serta pelayanan yang tidak prima?
Oleh karenanya diharapkan bus harus lebih istimewa dari mobil pribadi, sehingga penumpang mau naik bus itu. "Hari ini kita lihat BTS ada 5 koridor di Kota Medan dan perlu dipertanyakan bagaimana grafik penumpang itu, bertambah atau menurun. Kenapa jumlah penumpang terus menurun, sebab tidak tepat waktu tiba di tujuan. Itu disebabkan adanya kemacetan dan banyaknya pengalihan arus lalu lintas," katanya.[br]
Perlu disampaikan bahwa angkutan BRT adalah memastikan penumpang tiba di tepat tujuan tepat waktu. Mengapa Organda mengatakan jangan dulu menjual mimpi. Tetapi terlebih dahulu dibangun jalan khusus supaya mimpi itu terwujud, karena uang itu berupa pinjaman bukan hibah yang harus dikembalikan.
Kalau penumpangnya sedikit otomatis operator nantinya tidak bisa mencapai target, maka dan pasti mengalami kerugian. Dari sisi pengusaha itu juga menjadi kekhawatiran yang harus dipertimbangkan disebabkan tidak adanya jaminan berusaha.
"Kita sudah bertemu dengan beberapa konsultan terkait ini, masalah dulu yang harus kita selesaikan, ada gak selama ini wawancara kepada masyarakat, pengguna transportasi tentang bagaimana mereka akan menaiki BRT," ujarnya.
Pada porsi lain, tentang aturan yang harus ditegakkan, contoh mahasiswa, pelajar SD dan SMP masih ada menggunakan sepeda motor ke sekolah. Padahal para pelajar itu juga sebagai segmen penumpang yang salah satunya diharapkan, karena dia menerima subsidi.
Kembali ke sisi pelayanan yang diberikan apakah ada jaminan bagi mereka bisa sampai tepat waktu yang ditentukan ke tempat tujuan masing-masing, tentu masih diragukan karena masih banyak kemacetan dan badan jalan masih banyak digunakan untuk pasar dan tempat jualan serta tempat parkir. (A13/a)
