Medan (SIB)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 5 Sumatera Bagian Utara melaksanakan Workshop Penyusunan Program Kerja TPAKD Tahun 2023 yang dihadiri Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 33 Kab/Kota di Sumatera Utara.
Kegiatan workshop membahas usulan Program Kerja tahun 2023 yang nantinya akan disahkan oleh masing-masing kepala daerah, serta diimplementasikan masing-masing anggota.
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ir. Arief Sudarto Trinugroho MT.
“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diselenggarakan OJK pada tahun 2022 silam, Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi¹ Sumatera Utara sebesar 95,58% atau tertinggi ke-2 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini sangat menggembirakan dan harus tetap dipertahankan ke depan,” ujar Arief.
Untuk itu, Arief mengimbau seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat harus teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.
Sementara itu Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Untung Santoso, mewakili Kepala Kantor OJK Sumbagut Yusup Ansori mengimbau seluruh anggota TPAKD memberikan dukungan strategis berupa kontribusi dan peran aktif agar akses keuangan dapat terbuka dan terjangkau seluas-luasnya oleh masyarakat, selaras dengan Program Kerja TPAKD.
“Melalui motto 3K (Komitmen, Kolaborasi dan Keberlanjutan), kami berharap kinerja TPAKD di Sumut dapat berjalan semakin baik guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Untung dalam acara yang berlangsung belum lama ini.
Sesuai dengan Roadmap TPAKD 2021-2025, terdapat penetapan program tematik untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tema yang diusung yakni “Akselerasi Pemanfaatan Produk dan Layanan Keuangan Syariah”, dengan fokus kepada pengembangan ekosistem desa inklusi atau desa wisata.
Setiap usulan program kerja TPAKD tahun 2023 yang ditetapkan masing-masing TPAKD diarahkan agar dapat menyasar program kerja yang mengedepankan produk syariah dengan target sasaran masyarakat di pedesaan namun tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan potensi di masing-masing Kabupaten dan Kota.
Diharapkan dengan adanya program kerja tahun 2023 ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku Industri Jasa Keuangan dapat terus berkolaborasi dan bersinergi dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.
Lima besaran program kerja TPAKD Sumatera Utara tahun 2023 yakni Ekosistem Desa Inklusi Keuangan, Perempuan Maju, Unggul, dan Terhormat, UMKM Bermartabat, One Village One Agent, dan Sinergi Aksi Literasi dan Inklusi.
Dalam pelaksanaannya, OJK bersinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi, OPD yang terkait, dan Pemerintah Daerah di 33 kab/kota. (A1/rel/a)
