Medan (SIB)
Ketua Forum Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima (FPPKLM) Kota Medan AP Luat Siahaan mengatakan, hingga akhir tahun 2022, nasib para pedagang masih dapat dikatakan 'damai tapi gersang'.
Hal itu disebabkan masih kurangnya perhatian pemerintah kepada para PK5 yang berjualan setiap hari.
Selain itu PK5 juga masih dianggap sebagai sumber kemacetan, padahal penyebab kemacetan salah satunya jumlah kendaraan yang semakin membludak sementara jalan masih tetap yang sama dan belum ada penambahan.
AP Luat Siahaan mengatakan, setelah pandemi Covid-19 mulai mereda dan aktifitas para pedagang pun berangsur normal kembali, namun dampaknya mengganggu aktifitas pedagang.
Namun para PK5 tetap mendukung program pemerintah untuk selalu menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).
Dikatakan lagi pedagang merupakan aset nasional yang perlu dibina dan dikembangkan oleh pemerintah sehingga dapat menjadi ketahanan nasional bagi seluruh pedagang di tanah air.
"Ini sudah terbukti ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, hanya pedagang kaki lima yang mampu bertahan sampai saat ini,” kata Luat.
Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah perlu memikirkan fasilitas untuk para pedagang kaki lima di seluruh Indonesia yang dapat menampung kehidupan para pedagang kaki lima dan tidak mengganggu akses pengguna jalan lain.
Sambung AP Luat Siahaan lagi, "Pedagang kaki lima punya moto Anakkonhi hamoraon di au” yang artinya anakku kekayaan bagiku.
"Pedagang kaki lima terus berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Tanpa mengenal waktu siang maupun malam tetap berjualan demi untuk memperjuangkan perekonomian keluarga demi menyekolahkan anak setinggi tingginya, selama hayat di kandung badan," katanya.
AP Luat Siahaan juga mengucapkan terimakasih kepada Gubsu Edy Rahmayadi karena pedagang kaki lima di Jalan Kartini samping Kantor Gubsu telah diberikan tempat yang layak di kantin resmi kantor gubernur untuk berjualan. (rel/A13/d)
