Pj Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki sense of crisis dan harus siap dengan berbagai kemungkinan yang tidak diprediksi.
Hal itu disampaikan Dimiyathi, dalam arahannya sebelum penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan TKD (Transfer Ke Daerah) Tahun Anggaran (TA) 2023 oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Tebingtinggi kepada Pemko Tebingtinggi, Rabu (7/12/2022), di Gedung Balai Kartini Convention Center and Public Services, Jalan Gunung Leuser BP7.
Dimiyathi mengatakan, APBN 2023 sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.
Gubernur, Bupati, Wali Kota juga melakukan secara rill terhadap sumbernya baik distribusi maupun pasokan yang ada di daerah masing-masing.
"APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural," ujarnya.
Dimiyathi juga meminta seluruh pimpinan satuan kerja untuk mengendalikan, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM.
"Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT, sehingga kita bisa bekerja lebih baik lagi di tahun 2023," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala KPPN Tebingtinggi, Mercy Monika R Sitompul, mengatakan, ada 7 (tujuh) jenis transfer ke daerah yang penyalurannya akan dilakukan oleh 173 KPPN di daerah yakni, KPPN Tebingtinggi yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Hibah Daerah), Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur serta Dana Desa.
"Kepada Wali Kota dan Bupati, mulai tahun 2023, DAU, Dana Bagi Hasil dan seluruh dana yang diterima akan disalurkan melalui KPPN. Kerjaan kami akan bertambah, namun kami akan bekerja dengan tulus, semangat dan penuh dedikasi tinggi serta tidak menerima apa pun," katanya.
Mercy juga meminta mitra Pemda yaitu Bank Sumut agar di akhir tahun dana benar disetor di akhir tahun, tidak usah ditahan agar dibayarkan pada tahun berjalan/real time.
Sedangkan kepada pengguna anggaran dalam satuan kerja, diminta agar menggunakan pembayaran dengan KKP (Kartu Kredit Pemerintah), karena kemudahan dan keefisiensiannya.
Diuraikan dalam laporannya, jumlah DIPA yang diserahkan untuk 72 satuan kerja pada 13 kementerian/lembaga dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.178 triliun, meningkat 7,08% dari tahun sebelumnya.
Untuk dana transfer ke daerah tiga kabupaten/kota (Tebingtinggi, Deliserdang dan Serdang Bedagai) sebesar Rp4.481,71 triliun.
Alokasi TKD meningkat drastis dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.233,37 triliun disebabkan mulai tahun 2023, penyaluran DAU, DBH dan DAK Non Fisik dilaksanakan melalui KPPN di daerah, sebelumnya dilaksanakan KPPN Jakarta.
Mercy berharap kepada peserta yang hadir, agar handal, subyektifitas dan terjalin keserasian serta dapat menjadi booster penyemangat.
"Kiranya yang hadir di sini dapat menjadi booster penyemangat bagi kami. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, dimampukan untuk mengemban amanah yang besar ini yang ditunggu rakyat, menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat bagi kemaslahatan masyarakat, khususnya di KPPN Tebingtinggi," katanya.
Selain penyerahan DIPA dan TKD 2023 kepada Pemko Tebingtinggi, KPPN Tebingtinggi juga menyerahkan DIPA dan TKD 2023 kepada Pemkab Serdangbedagai, dihadiri Bupati Sergai H Darma Wijaya dan Kabupaten Deliserdang. (*)
