Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Darah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI
Penghargaan tersebut adalah penghargaan yang diperoleh Tebingtinggi selama empat kali berturut-turut, setelah sukses mempertahankan opini WTP atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Pj Wali Kota Muhammad Dimiyathi dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Kamis (3/11/2022).
"Predikat membanggakan ini akhirnya kita terima kembali, tentu ini akan menjadi motivasi untuk menyajikan dan mengelola keungan daerah sesuai standar penyusunan dan pengelolaan,” kata Dimiyathi.
Pj Wali Kota dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Kemenkeu dan Gubernur Sumatera Utara yang sudah menyerahkan penghargaan WTP ini dan bersyukur sudah 4 kali berturut-turut meraih WTP dari BPK-RI.[br]
Mantan Sekda Tebingtinggi itu juga berharap agar predikat yang diraih ini tetap terjaga. Dirinya meminta seluruh OPD di jajaran Pemko Tebingtinggi untuk terus berkomitmen mengelola keuangan dengan baik.
Selain itu, Pj. Wali Kota juga berharap agar pada masa mendatang, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sesuatu yang wajar dan tidak lagi menjadi kebanggaan. Karena itu butuh kolaborasi guna mewujdukan capaian yang lebih baik .
Kemudian lanjut Pj. Wali Kota, dengan kesesuaian format pengelolaan dan laporan keuangan berdasarkan aturan, tentu langkah selanjutnya adalah menselaraskannya dengan implementasi dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga ada evaluasi dan membuat lebih baik dari tahun ke tahun.
Sedangkan Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan bahwa perolehan opini WTP bukan merupakan kepentingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) saja, melainkan seluruh kabupaten/kota. Sebab satu daerah saja tidak sesuai, akhirnya satu provinsi menjadi cacat.
Karena menjalankan pemerintahan ini merupakan kolaborasi dari semua, untuk mewujudkan rakyat sejahtera.
Sementara, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara, Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho menyampaikan bahwa tema Rakor ini adalah "Akuntabilitas Laporan Keuangan, Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’.
Hadir dalam acara tersebut Pangdam I/BB, Kajati Sumut, serta perwakilan unsur Forkopimda, Kadis Kominfo Dedi parulian Siagian, Sekretaris BPKPAD Serta Bupati/Wali Kota se-Sumut (*)
