Ratusan orang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tebingtinggi Bersatu menyatakan sikap ke DPRD Tebingtinggi terkait proses pemilihan kepala lingkungan (kepling), Jumat (7/10/2022).
Dialog yang digelar di ruang paripurna tersebut, diterima Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi, Muhammad Azwar, anggota DPRD, Jonner Sitinjak dan Fahmi Tanjung, Kaban Kesbangpol, Zubir Husni Harahap, Kapolres Tebingtinggi AKBP M Kunto Wibisono.
Ada 3 petisi yang dibacakan, pertama, segera menarik kembali surat DPRD Tebingtinggi kepada Pj Wali Kota tertanggal 27 September 2022 perihal penundaan penetapan hasil kepling, karena dianggap melampaui kewenangan atau intervensi yang tidak tepat.
Kedua, DPRD harus mendesak dan mendorong Pj Wali Kota untuk memerintahkan camat untuk melantik kepling yang telah ditetapkan Panmus selambat-lambatnya 7x24 jam setelah petisi dibacakan.
Ketiga, jika petisi tidak mendapat perhatian DPRD Tebingtinggi, maka akan kembali dengan membawa lebih banyak rakyat Tebingtinggi.
Usai mendengar petisi tersebut, Muhammad Azwar kepada wartawan menegaskan secara pribadi akan memperjuangkan segera dilaksanakan pelantikan kepling terpilih berdasarkan Perwa 16 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.
"Hasil Panitia Musyawarah (Panmus) terhadap penetapan kepling terpilih harus segera dilantik sehingga tidak mengganggu roda pemerintahan," ucapnya.
Muhammad Azwar melanjutkan 179 kepling terpilih harus segera dilantik untuk tetap menjalankan program pemerintah ke masyarakat baik di bidang sosial.[br]
"Jangan sampai program masyarakat tidak tersalurkan karena kepling tidak ada," ujarnya.
Terkait surat DPRD Tebingtinggi yang dikirim ke Pj Wali Kota tentang penundaan penetapan pemilihan kepling, Muhammad Azwar mengatakan dirinya baru mengetahui tentang surat tersebut setelah dikirim ke Pj Wali Kota.
"Saya tidak tahu isi surat tersebut, karena tidak pernah dilakukan pembahasan bersama pimpinan," katanya.
Berdasarkan petisi tersebut, Muhammad Azwar berjanji segera merapatkan bersama pimpinan DPRD, Senin (10/10/2022), untuk membahasnya.
Sebelumnya, Jonner Sitinjak mengatakan berdasarkan rapat dengat pendapat Komisi I, Senin (3/10/2022), secara pribadi menyampaikan dari 179 kepling ada 12 orang yang tidak merasa puas.
Sehingga jangan hanya 12 didengarkan, yang terpilih juga harus didengarkan.
"Kami (Fraksi NasDem) pada pandang akhir di pembahasan P-APBD 2022 menegaskan untuk segera penetapan. Jadi hingga hari ini tetap komitmen terhadap keputusan fraksi," kata Jonner. (*)
