Medan (SIB)
Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menggelar Konferensi Pertemuan Daerah se Sumatra Utara di Gedung Madinah Almunawarah Asrama Haji Medan, 24-25 September 2022. Konferda dibuka Wali Kota Medan Bobby Nasution, Sabtu (24/9) sekaligus, menantu Presiden Jokowi ini didaulat menjadi anggota Kehormatan Bara JP Sumut.
Ketua Panitia, Ngadang Ginting didampingi Sekretaris Andus Sipayung kepada wartawan mengatakan, kehadiran Bobby Afif Nasution merupakan semangat baru bagi relawan perubahan. “Kita mengundang seluruh pengurus dari 33 kabupaten kota untuk mengadakan konsolidasi internal sekaligus mengadakan seminar pertanahan dengan mengundang pembicara dari Jakarta dan BNNP Sumatera Utara,” papar Ginting.
Ketua Caretaker Bara JP Sumut, Heryanson Munthe mengatakan, tujuan utama dari pertemuan ini sesuai dengan amanah AD/ART organisasi yaitu pembenahan internal organisasi. Pertemuan ini dihadiri 25 DPC dari 33 Kabupaten Kota se-Sumatra Utara.
Dalam rapat pleno diputuskan menunjuk 3 orang penjabat yang diketuai Sarmedy Sipayung untuk melaksanakan Konferda paling lama 6 bulan mendatang usai membenahi struktur di 33 DPC kabupaten kota. “Jadi giat kita fokuskan pada kegiatan seminar pertanahan dan Narkoba,” ujar Heryanson Munthe.
Ia mengatakan, maraknya permasalahan tanah di Sumut membuat pihaknya mengambil topik penataan aset dan tanah adat mewujudkan Reformasi Agraria. “Dr Adli M Abdullah SH, tenaga ahli Menteri ATR/BPN memiliki segudang pengalaman dalam hal permasalahan tanah adat. Jadi kita mengundang beliau berharap menambah bekal para relawan untuk memahami aturan terkait pertanahan,” paparnya.
Pada sesi seminar Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) dibawakan Dr Tuangkus Harianja MM, Kepala BNN Pematangsiantar mendapat respon positif pada Ketua DPC. “Pemaparan dari Tuangkus Harianja memicu respon positif para ketua DPC untuk ikut menjadi corong sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba terlihat dari banyaknya pertanyaan dari daerah,” ungkap Munthe.[br]
Ke depan pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan BNNP di Sumut, termasuk ke BNN Daerah, dan akan mendorong agar tiap kabupaten kota mengalokasikan anggaran P4GN.
“Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan perintah Presiden yang wajib kita kawal. Hal ini tentu harus disikapi oleh semua pihak, seluruh Menteri, Seskab, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Gubernur dan Bupati,” jelasnya.
Ia mengatakan Sumatra Utara dengan predikat nomor 1 peredaran Narkoba di Sumut harus dibarengi keseriusan Pemerintah Kabupaten Kota untuk bersama-sama melaksanakan Inpres ini.
“Dari hulu sampai hilir tentu harus ditangani serius, jangan kebanyakan seremonial saja Sosialisasi P4GN ini, gotong- royong bersama, alokasi anggaran, dan pembentukan tim kerja yang tepat akan berhasil meninggalkan predikat nomor satu peredaran Narkoba,” pungkasnya. (A8/f)
