Simalungun (SIB)
Pegiat Budaya Dian Manik mendukung target Kemenkomarvest RI untuk melakukan zero Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba.
Hal tersebut diungkapkannya kepada SIB, Minggu (31/7) pasca kedatangan Deputi Sumber Daya Maritim, Jodi Mahardi dan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya pada Kemenkomarvest RI Rahmat Mulianda saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun meninjau penataan Keramba Jaringan Apung (KJA) di Perairan Danau Toba Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean dan Haranggaol beberapa hari lalu.
Dian menuturkan kunjungan itu diharapkan bukan hanya sekedar peninjauan KJA semata. Namun alangkah baiknya ada tindak lanjut dan hasil dari kunjungan ke Danau Toba.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusat sedang serius dan fokus untuk pengembangan objek wisata Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Tentu keseriusan ini harus dilakukan pengkajian apa apa saja yang harus dibenahi.
Diakuinya, persoalan yang belum tuntas hingga saat ini dalam pengembangan Danau Toba yakni adanya beberapa faktor yang mencemari kualitas air.
Harus kita akui bahwa beberapa di antaranya yang paling urgensi adanya perusahaan swasta maupun milik masyarakat yang langsung melakukan usaha dan mencemari perairan Danau Toba.[br]
Hal inilah yang menjadi tugas utama bagi pemerintah pusat untuk menata kembali Danau Toba ini.
Kita tahu beberapa waktu belakangan ini, Pemerintah pusat telah berencana untuk melakukan zero KJA, dan itu juga dipertegas saat kedatangan Kemenkomarvest RI beberapa hari lalu dengan mengatakan bahwa untuk rencana zero KJA target tahun 2023 bisa terealisasi, katanya.
Oleh karena itu, Pegiat Budaya sangat mendukung rencana tersebut dan berharap agar Pemerintah pusat benar-benar serius untuk merealisasikan program itu, ungkapnya.
Sebelumnya, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Rahmat Mulianda mengatakan untuk saat ini program zero KJA di Danau Toba masih dalam proses.
Diterangkannya, secara bertahap program tersebut diharapkan terwujud pada tahun 2023 mendatang.
"Untuk rencana zero KJA, ini kita berharap bisa berjalan sesuai dengan target yakni 2023 sudah bisa dituntaskan," ucap Asisten Deputi. (D10/d)
