Ketua DPD Assosiasi Petani dan Pedagang (Aspatan) Sumut Toni Togatorop berharap di tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, kasus-kasus agraria di Sumut bisa tuntas, terutama kasus lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II dan konflik tanah antara masyarakat petani dengan pengusaha.
"Masyarakat merasa bangga dan senang mendengar komitmen pak Hadi Tjahjanto saat memimpin pertemuan dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan se-Sumut, di Kantor Wilayah BPN Sumut, Selasa (12/7/2022), bahwa kementerian yang dipimpinnya akan memprioritaskan penyelesaian konflik agraria di Sumut," kata Toni Togatorop kepada wartawan, Rabu (13/7/2022), di Medan.
Apalagi sudah disampaikannya, tim penyelesaian sengketa lahan atau konflik agraria di Sumut sudah dibicarakan Presiden Joko Widodo pada rapat di Istana Negara, sehingga masyarakat petani merasa lega dan mendapat "angin segar", bahwa persoalan tanahnya yang bertahun-tahun tak ada penyelesaian akan tuntas.[br]
"Suatu kebanggan bagi petani atas kepedulian Pak Hadi yang terlihat sangat fokus untuk menyelesaikan sengketa tanah ex HGU PTPN II dan konflik agraria lainnya yang sudah lama menumpuk di Sumut, tanpa ada ujung pangkalnya," kata penasehat sejumlah kelompok tani di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat itu.
Diakui mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut itu, selama ini para petani merasa sedih dan terzolimi oleh para mafia tanah di daerah ini, karena tanah miliknya banyak yang dirampas oleh oknum-oknum pengusaha, sehingga petani tidak lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam.
"Sudah berulang-kali ganti Gubernur Sumut dan sudah beberapa kali ganti Menteri ATR/BPN, tapi masalah konflik tanah di Sumut tidak pernah tuntas. Kita menaruh harapan besar, dengan hadirnya Pak Hadi yang memiliki jiwa keberpihakan kepada petani, bisa mewujudkan impian masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya," katanya.[br]
Toni meminta kepada Menteri ATR/BPN dalam penyelesaian konflik agraria ini, agar memberikan lahan eks HGU PTPN II kepada masyarakat yang berhak.
Bukan sebaliknya, membiarkan lahan tersebut tetap dikuasai para mafia tanah dan oknum pengusaha yang selama ini diperolehnya secara ilegal.
Bahkan Toni sangat berharap agar masalah tanah yang menimpa petani di Sumut benar-benar diprioritaskan, jangan jadikan rakyat hanya sebagai pekerja di atas tanah miliknya. Sebab, kedaulatan rakyat termasuk pilar tertinggi di negara ini. (A4)
