Pematangsiantar (SIB)
Kepala Kantor Perwakilan (KPwBI) Bank Indonesia Teuku Munandar, mengharapkan agar seluruh kepala daerah yang ada di wilayah kerjanya, memanfaatkan dan meningkatkan transaksi keuangan non tunai, untuk mendukung percepatan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Hal itu dikatakan dalam pertemuan high level marketing Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar bersama delapan kepala daerah, yakni Plt Wali kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH, Wakil Bupati Batubara, Oky Iqbal Frima SH, Asisten II Kabupaten Asahan, Drs Muhili Lubis, Plt Wali Kota Tanjungbalai, H Waris Thalib SAg MM, Sekda Labuhanbatu, Ir M Yusuf Siagian MMA, Asisten II Labuhanbatu Utara Muhammad Asril SSos dan Bupati Labuhanbatu Selatan, H Edimin, Rabu (22/6) di Niagara Hotel Parapat.
Dengan menggunakan transaksi non tunai dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi di jajaran pemerintahan daerah, terutama dalam kegiatan pengadaan tender barang dan jasa.
Diharapkan, Kepala daerah sebagai Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ( TP2DD), berperan aktif guna mensukseskan program tersebut baik kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun masyarakat di daerahnya. Untuk mengubah paradigma masyarakat agar mau beralih menggunakan transaksi non tunai, dalam bertransaksi keuangan.
Tujuan bertransaksi non tunai akan menghemat waktu, kerja transparan lebih efisien dan biaya perbankan dalam sortir uang terutama uang palsu, meningkatkan perekonomian dan aman, juga meningkatkan budaya menabung kepada masyarakat. (D3/d)