Rabu, 20 November 2024

Ketua DPRD SU: Masyarakat Medan Baru Keluhkan Banjir Akibat Meluapnya Sungai Babura

* Masyarakat Juga Keluhkan Sulitnya Pengurusan Kartu Indonesia Pintar
Redaksi - Kamis, 24 Maret 2022 11:58 WIB
363 view
Ketua DPRD SU: Masyarakat Medan Baru Keluhkan Banjir Akibat Meluapnya Sungai Babura
Foto: Istimewa
Drs Baskami Ginting.
Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting menerima keluhan masyarakat Kelurahan Petisah Hulu dan Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru terkait kerapnya daerah mereka diterjang banjir, akibat meluapnya Sungai Babura, yang sudah lama terjadi pendangkalan.

"Dalam kegiatan reses kita di kawasan Petisah Hulu dan Titi Rantai, masyarakat sangat berharap kepada Pemko Medan maupun BWSS (Balai Wilayah Sungai Sumatera) II Sumut untuk segera melakukan pengerukan atau normalisasi Sungai Babura," ujar Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (23/3) di Medan menyampaikan hasil kegiatan resesnya.

Karena, tambah politisi PDI Perjuangan Sumut itu, akibat terjadinya pendangkalan Sungai Babura tersebut, air meluap dan ribuan pemukiman yang berada di sepanjang alur sungai terendam banjir dan secara atomatis aktivitas warga menjadi terganggu.

"Dari pengaduan warga kepada kita, sudah hampir lima tahun pihak BWSS II Sumut selaku penanggungjawab sungai yang ada di Medan, tidak melakukan pengerukan Sungai Babura, sehingga kondisinya saat ini sangat dangkal. Sedikit saja hujan langsung banjir dan meluber ke rumah penduduk," katanya.

Menanggapi hal itu, Baskami mendesak BWSS II Sumut secepatnya turun ke lapangan untuk melakukan pengerukan Sungai Babura, jangan biarkan masyarakat terus menderita akibat banjir luapan sungai, karena sangat mengganggu aktivitas warga.

"Saya rasa, lebih cepat dinormalisasi lebih baik, karena kita sangat prihatin atas nasib masyarakat yang terus-terusan menjadi langganan banjir," tandas Baskami Ginting sembari mendesak BWSS II Sumut melakukan gerak cepat menormalisasi sungai, demi kenyamanan masyarakat.

Pengurusan KIP
Di bagian lain keterangannya, Baskami juga menerima keluhan masyarakat Kelurahan Titi Rante terkait pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terkesan dipersulit, karena selalu "dibola-bola" pengurusannya oleh oknum-oknum mulai dari tingkat kelurahan hingga di Pemko Medan.

"Kita berharap aparat pemerintahan di Kota Medan agar memudahkan masyarakat dalam mengurus KIP, karena KIP tersebut sangat membantu warga dalam melanjutkan pendidikan putra/putri mereka yang selama ini sudah putus sekolah," tandas Baskami. (A4/a)

Sumber
: KORAN SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru