Medan (SIB)
Pimpinan dan anggota DPRD Medan menyampaikan laporan reses Masa Sidang I Tahun Sidang III tahun 2022 lewat rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/3). Laporan reses tersebut dirangkum dalam 5 daerah pemilihan (Dapil), laporannya disampaikan perwakilan Dapil. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ihwan Ritonga didampingi Wakil Ketua dewan lainnya Rajuddin Sagala dan Wakil Walikota Medan Aulia Rachman bersama Sekda Medan Wiriya Alrahman.
Secara bergiliran laporan reses anggota dewan dibacakan para juru bicara Dapil, antara lain Rudiawan Sitorus dari Dapil 1,Harus Kelana Damanik dari Dapil 2,Wong Chun Sen dari Dapil 3, Dedy Aksyari Nasution dari Dapil 4 dan Henry Duin Sembiring dari Dapil 5. Secara umum,laporan reses mengusulkan perbaikan drainase, pengaspalan jalan di sejumlah kawasan Kota Medan. Laporan seluruh Dapil tidak terlepas dari persoalan banjir, jalan berlubang, meminta normalisasi parit, pelayanan publik, bantuan social bagi warga kurang mampu seperti BPJS Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan non tunai dan lainnya. Pada persoalan bantuan sosial, permasalahannya cenderung dikarenakan pendataan yang kurang akurat. Karena ada keluarga mampu justru mendapat bantuan sedangkan kurang mampu banyak yang luput dari pendataan. Ironisnya, permasalahan ini dari tahun ke tahun tetap muncul dan tidak tuntas-tuntas.
Wakil Ketua DPRD Medan Ikhwan Ritonga ketika diwawancarai wartawan membenarkan kalau persoalan drainase dan bantuan sosial masih mengemukan ketika pelaksanaan reses. Terlihat dari laporan ke-5 Dapil mayoritas kedua persoalan tersebut disamping persoalan lainnya. Ikhwan juga mengakui, terkadang pada pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosperda) anggota dewan, masyarakat tidak jarang warga mengungkapkan persoalan banjir, parit tumpat di lingkungan mereka dan warga yang tidak kebagian bansos.
Politisi P Gerindra ini mengakui kalau persoalan Medan dari dahulu tidak lepas dari masalah jalan rusak dan banjir. Tapi dia optimis di masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution persoalan tersebut dapat berkurang. Karena Wali Kota sangat serius ingin membangun Medan, terlihat dalam setiap persoalan banjir atau kunjungan ke lapangan, wali kota selalu membawa OPD (Kadis) mendengar langsung apa dikeluhkan masyarakat dan menurunkan alat berat di titik-titik rawan banjir.
“Terlebih lagi dana yang dianggarkan untuk jalan dan drainase cukup besar yakni Rp 1 triliun, kami dari DPRD Medan sangat mendukung besaran anggaran tersebut. Kami optimis, di kepemimpinan Bobby Nasution persoalan banjir bisa berkurang,†ucap Ketua DPC P Gerindra Kota Medan ini.
Terkait bantuan sosial kata Ikhwan adalah berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Sosial atas disposisi Kementerian Sosial. Diakuinya jika setiap reses banyak warga mengeluh tidak didata petugas padahal sangat layak mendapat bansos tersebut. Faktornya ini kata dia perlu ditelusuri, apakah tingkat kemiskinan di Kota Medan makin meningkat sehingga banyak yang butuh PKH.
“Kuota penerima bansos di Medan ini terlalu kecil dari pemerintah pusat. Persoalan ini pernah kami rapatkan dengan Kementerian Sosial supaya ditambah, ini sedang kita perjuangkan. Karena semua tergantung Kementerian, petugas misalnya melaporkan hasil pendataan penduduk miskin sebanyak 100.000 KK, tapi yang diakomodir kementerian hanya 70.000 KK, ada sisa 30.000 KK lagi, inilah harus kita perjuangkan,†tuturnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman mengapresiasi hasil Reses anggota dewan karena merupakan masukan berharga. Untuk membangun Kota Medan butuh kolaborasi antara pemangku kepentingan termasuk antara eksekutif dan legislatif. Dia mengimbau seluruh OPD menampung usulan Reses apalagi dalam waktu dekat akan dilaksanakan Musrenbang RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Kira Medan 2023.
Rapat paripurna dewan ini ditandai dengan penyerahan berkas Laporan Reses Anggota DPRD Medan Tahun 2022 oleh Wakil Ketua DPRD Ihwan Ritonga kepada Wakil Walikota Medan Aulia Rachman. (A8/a)
