Medan (SIB)
Tudingan adanya permainan terkait penentuan persyaratan siswa/i mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) melalui jalur undangan di SMAN 8 Medan tidak benar dan tidak mendasar. Seorang peserta didik berhak mengikuti seleksi dimaksud berdasarkan nilai rapor mulai kelas X sampai kelas XII.
Demikian dikatakan Kepala SMAN 8 Medan Lando Rajagukguk kepada SIB di sekolahnya Jalan Sampali Medan Area, Sabtu (19/2).
Menurutnya, tudingan adanya cuci rapor di SMAN 8 Medan tidak benar. Bahkan tuduhan kepada pihak sekolah ada siswa/i yang meraih nilai bagus di rapor sejak kelas X hingga kelas XII dinyatakan tidak eligible (tidak memenuhi syarat) sebagai calon mahasiswa mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) lewat jalur undangan juga tidak mendasar.
Dijelaskan, terkait adanya data peserta didik sempat tidak terdaftar sebagai peserta atau calon mahasiswa dinilai kesalahan teknis dan kesilapan team menginput sejumlah data-data siswa/i ke portal LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi) berdasarkan nilai rapor dan telah dikirim ulang dengan benar sehingga tidak merugikan peserta didik.
Lebih lanjut dikatakan, pihak sekolah juga sudah memanggil para orangtua maupun wali siswa untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya sekaligus menyaksikan operator menginput serta mengirim ulang data-data sejumlah siswa/i secara benar berdasarkan nilai rapor dalam mengikuti SNMPTN ke portal LTMPT.
Karenanya, Lando meminta segenap orangtua/wali siswa/i di SMAN 8 Medan tetap tenang dan tidak terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencemarkan nama baik keluarga besar maupun almamater SMAN 8 Medan atau dikenal dengan sebutan Smandel.
Dia juga mengimbau peserta didik terutama kelas XII agar tidak gampang terpengaruh hasutan dari pihak-pihak yang ingin merusak nama baik SMAN 8 Medan. Secara khusus kepada seluruh staf pengajar atau tenaga pendidik di sekolahnya untuk tetap meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai program bidang pendidikan yang dicanangkan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (R14/a)
