Simalungun (harianSIB.com)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pemasaran produk-produk pertanian, di Pendopo Kantor Bupati Simalungun, Jumat (18/2/2022).
Dalam kesempatan itu, Pemko Batam juga membawa sejumlah pengusaha yang siap menampung hasil-hasil pertanian dari Simalungun untuk dijual di pangsa pasar Kota Batam.
"Kita lakukan MoU ini berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Kota Batam dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok. Batam tidak ada sumber daya alam," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam, Gustian Riau.
Menurutnya, kerja sama tersebut telah digagas sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, Pemkab Simalungun juga sudah berkunjung ke Pemko Batam membicarakan kerja sama membuka jaringan perdagangan.
"Saya apresiasi semangat Bupati Simalungun memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Simalungun terutama kepada petani. Harapan saya, ayo kita bersaing dengan daerah-daerah lain di semua produk hortikultura. Batam akan siap membeli," urai Gustian.
Dijelaskan Gustian, Kota Batam butuh 10 ton komoditas cabai setiap hari. Maka tahap awal pada Senin 21 Februari 2022, diminta 7,5 ton cabai dari Simalungun untuk dipasarkan di Pasar Induk Batam.
Selain cabai, Pemko Batam juga mengincar komoditas kentang, jahe bahkan telur dari Simalungun. Kualitas dan kuantitas produk pertanian menjadi hal yang terpenting untuk dipenuhi agar kerja sama terus berkesinambungan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Simalungun, Leo Lopulisa Haloho sangat mengapresiasi penandatanganan MoU tersebut.
"Ini langkah awal memberikan peluang pemasaran hortikultura. 70 persen penduduk Kabupaten Simalungun adalah petani. Artinya, hasil pertanian Simalungun mendapat pangsa pasar di Kota Batam," ujar Leo.
Menurutnya, dengan adanya kerja sama tersebut maka akan meminimalisir agen-agen nakal pengumpul komoditas pertanian yang kerap mempermainkan harga.
"Disperindag nantinya akan dapat mengontrol jaminan kepastian harga. Kita juga akan buat website harga-harga pertanian dan transparansi. Kita rubah mindset (pola pikir) untuk mensejahterakan masyarakat terutama petani," tutur Leo. (*)
