Medan (SIB)
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan menilai pengoperasian angkutan massal Buy The Service (BTS) di Kota Medan telah gagal mengurai kamacetan kota.
Sebagaimana diketahui salah satu tujuan beroperasinya BTS adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, tetapi faktanya tujuan tersebut dinilai gagal sehingga angkutan itu dianggap sia-sia saja sehingga dapat dikatakan hanya menghamburkan uang negara sampai miliaran rupiah per bulannya.
Hal itu dikatakan Ketua Organda Kota Medan Mont Gomery Munthe didampingi Sekretaris Jaya Sinaga, Direktur PT Morina Jhon Sitindaon dan Ketua Kesper Israel Situmeang kepada SIB, Rabu (9/2).
Oleh karenanya, Geomeri mendorong Pemko Medan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dengan melakukan evaluasi terhadap keberadaan angkutan BTS tersebut karena Pemko Medan yang awalnya meminta angkutan massal untuk beroperasi di Kota Medan.
"Aneh ada produk angkutan massal BTS yang gagal tetapi pihak Pemko Medan hanya tutup mata dan membiarkannya, padahal pemerintah butuh uang untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 saat ini," katanya.
Dia berharap agar Pemko Medan dapat mengalihkan uang miliaran rupiah per bulannya untuk subsidi angkutan BTS di Kota Medan dapat digunakan biaya untuk pasar murah sehingga masyarakat khususnya istri sopir angkot dapat terbantu.
Jaya Sinaga menambahkan, Organda tak pernah menolak kehadiran angkutan massal BTS, tapi BTS harus berbayar, sebab di Jakarta saja angkutan BTS berbayar sehingga akan ada persaingan sehat.
"Ada persaingan tidak sehat, ini seharusnya dilihat KPPU dan ditindaklanjuti, tapi KPPU Perwakilan Sumut hanya tutup mata. Ini membuktikan ada persoalan dan rantai masalah yang dengan unsur sengaja melakukan pembiaran dan mempertontonkan kesengsaraan para sopir angkot," tegasnya.
Dia berharap agar Pemko Medan mendengar keluhan para sopir angkot. Dan segera angkutan BTS berbayar sehingga terjadi bersaing sehat di jalur yang sama. "Trans Jakarta saja berbayar, padahal ada juga subsidi dari pemerintah. Jadi seharusnya biarkan masyarakat yang memilih angkutan mana yang dia suka," imbuhnya.
Jaya juga mengatakan agar Pemko Medan mengevaluasi keberadaan angkutan BTS karena sebagian koridor tidak bermanfaat bagi masyarakat. "Itu yang perlu dievaluasi, kalau tidak berfungsi seharusnya disetop saja karena hanya menghambur-hamburkan uang negara, lebih bagus uang itu untuk masyarakat melalui pasar murah di masa pandemi ini," harapnya.
Dia juga menyampaikan keseriusan pihaknya untuk membawa persoalan tersebut ke Ombudsman dan KPPU Pusat di Jakarta, karena menilai laporan yang telah disampaikan Organda pada kedua lembaga tersebut tidak kunjung mendapatkan tindak lanjut serius.
“Fakta proyek BTS ini dinilai gagal sebab dengan anggaran sangat besar tapi ternyata tidak bermanfaat maksimal bahkan menjadi predator kearifan lokal angkutan umum yang sudah ada,†ungkap Sinaga. (A13/c)
