Jakarta (SIB)
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi memperkenalkan dan menggaungkan penggunaan 'Salam Pancasila.' Salam itu bukan sebagai pengganti salam keagamaan, melainkan sebagai salam kebangsaan.
"Salam Pancasila merupakan bentuk jalan tengah kebangsaan yang terbebas dari dampak teologis. Salam Pancasila tidak dimaksudkan sebagai pengganti salam keagamaan," kata Yudian seperti dilansir Antara, Sabtu (22/1).
Hal tersebut disampaikan Yudian saat menghadiri acara bedah buku karya Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khoirul Anam, yang berjudul' Salam Pancasila: Sebagai Salam Kebangsaan, Memahami Pemikiran Kepala BPIP RI'.
Di acara tersebut, Yudian menjelaskan beberapa hal sensitif, di antaranya Salam Pancasila bukan untuk mengganti salam umat Islam, yaitu assalamu'alaikum.
"Melainkan salam dalam hubungan kemanusiaan. Jika kita menyapa pemeluk agama lain dengan salam agama kita, maka itu membebani mereka. Demikian pula mengucapkan salam om swastiastu, kita dituduh masuk Hindu," katanya.
Bagi Yudian, Salam Pancasila adalah titik temu bagi rakyat tanpa melihat latar belakang apapun. Pengucapannya di ranah publik servis supaya bangsa Indonesia tetap bersatu, tidak pecah, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
"Salam Pancasila adalah perbuatan adat yang jika diniati ibadah akan mendapatkan pahala," katanya.
Sementara itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Phil Al Makin mengatakan, Yudian Wahyudi memiliki penafsiran yang baik tentang agama dan kebangsaan sehingga pihaknya yakin Salam Pancasila sudah melalui laku spiritual Kepala BPIP untuk bangsa Indonesia.
Sementara itu, penulis buku, Khoirul Anam, menyebut buku ini adalah klarifikasi dari BPIP dalam pertarungan wacana Islam fundamentalis dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang dianggap paling luhur.
"Saya tidak masuk ke ranah politik karena yang menyatakan kontra berada di sisi oposisi. Buku ini tidak bisa menghadirkan analisa mendalam soal itu," katanya.
Ada beberapa hal soal Kepala BPIP soal Salam Pancasila. Pertama, kritik dari berbagai tokoh agama maupun politik tidak melakukan konfirmasi, tidak mencermati konteks, dan substansi materi yang disampaikan Kepala BPIP.
"Sikap mudah mempercayai berita tanpa melakukan 'cross check' berbeda haluan politik, berbeda pemahaman agama, bahkan berbeda disiplin keilmuan tersebut menjadikan tidak ada titik temu antara Kepala BPIP dengan para pengkritiknya," katanya.
Kedua, Khoirul Anam, menyampaikan, isu mengganti salam keagamaan dengan Salam Pancasila, sama sekali tidak benar. Kepala BPIP hanya mengusulkan perlunya salam kebangsaan yang bisa menjadi titik temu semua agama.
Ketiga, Salam Pancasila perlu diusulkan sebagai salam di ranah publik karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum mengucapkan salam lintas agama dengan memakai redaksi enam agama.
"Kepala BPIP ingin agar di ranah publik ada salam yang bisa menjadi titik temu semua agama, serta bisa diterima masyarakat Indonesia. Usulan ini menjadi paripurna jika dilegitimasi dan dilegalisasi melalui ijmak Indonesia seperti yang dipahami Prof Yudian Wahyudi," katanya.
Sedangkan Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta Munawar Ahmad mengatakan 'Salam Pancasila' sebagai greeting dari agama, budaya, dan komunitas plural, yang ada di Indonesia sehingga bisa mencapai ketahanan komunikatif berdasar teori Hebermas.
"Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan ini perlu terus disosialisasikan karena menyerukan persatuan yang diperintahkan oleh Allah SWT," kata Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila yang juga Staf Ahli MPR RI Syaiful Arif. (detikcom/a)
