Jakarta (SIB)
Kementerian Agama (Kemenag) melepas keberangkatan 419 jemaah umroh di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur (Jaktim). Direktur Jenderal (Dirjen) Haji dan Umroh Kemenag Hilman Latief bersyukur jemaah umroh kembali diberangkatkan setelah pandemi Corona.
"Kita bersyukur bahwa setelah penantian begitu lama, ada 2 tahun, dan bahkan sempat kita diberi kesempatan berita dari Saudi Arabia untuk melaksanakan umroh di awal tahun ini, akhirnya karena sesuatu hal jemaah haji dan umroh tidak bisa pergi ke Tanah Suci. Tentu ini menjadi kerinduan kita semua," ucap Hilman di lokasi, Sabtu (8/1).
Pelepasan tersebut dihadiri Direktorat Jenderal Haji dan Umroh Kemenag Hilman Latief, Wakil Kedutaan Besar Arab Saudi, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nur Arifin, dan Direktur Utama Samira Travel Fauzi Wahyu Muntoro.
Hilman mengimbau para jemaah umroh tetap mematuhi aturan dan prokes yang ada, baik saat di Indonesia maupun ketika telah sampai di Arab Saudi. Dia mengatakan sikap jemaah umroh yang saat ini diberangkatkan akan berdampak pada keberangkatan jemaah umroh berikutnya.
"Banyak sekali tahapan dalam suksesnya pemberangkatan umroh ini. Karena itu, saya memberikan pesan kepada jemaah umroh untuk tetap menaati aturan yang berlaku di Tanah Air dan Arab Saudi," ujarnya.
"Anda harus ingat, kedisiplinan Anda di Saudi nanti modal bagi kita bisa berangkatkan jemaah umroh selanjutnya," sambungnya.
Pada pelepasan jemaah umroh kloter pertama, terdapat 419 jemaah. Hilman menyebut keseluruhan ada 59 ribu jemaah yang tertunda.
"Dilepas 419 jemaah. Ada 59 ribu tertunda, sekarang 500-an terkirim, masih banyaklah. Jadi ini umroh istimewa, umroh rasa haji dan umroh kebangsaan," ujarnya.
Antisipasi Omicron
Hilman mengatakan keberangkatan umroh pada masa pandemi ini menimbulkan rasa khawatir, terlebih dengan adanya varian baru Omicron. Namun pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dengan melakukan karantina dan PCR.
"Kekhawatiran ada, sangat khawatir, Pak Menteri khawatir, saya khawatir, tapi kita tugasnya memitigasi dampaknya, kita mitigasi dengan prokes," ujarnya.
"Mereka begitu mendarat akan dikarantina maksimal, di sana peraturan Saudi sudah ketat, pulangnya ada screening, ada karantina, PCR berkali-kali, dan itu mitigasi," sambungnya.
Sementara itu, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nur Arifin mengatakan perbedaan umroh di tahun pandemi dengan tahun sebelumnya yakni adanya pembatasan serta perlu dilakukannya karantina dan PCR.
"Di sisi kesehatan, terutama tadi karantina dan PCR, juga pembatasan hotel, kalau sekarang kan 1 hotel 2 orang, kalau di era normal bisa sampai 4 orang, bisa lebih banyak," ujarnya.
Arifin mengatakan biaya umroh direncanakan saat ini Rp 28 juta, namun belum termasuk untuk karantina dan PCR. Hal itu berdasarkan keputusan musyawarah dari beberapa pihak.
“Jadi biaya umroh saat ini standar minimal Rp 28 juta, tahun lalu berdasarkan Keputusan Menag No 777 Tahun 2020, umroh diharapkan Rp 26 juta minimal, saat ini sudah kita lakukan musyawarah dengan para asosiasi sepakat biaya Rp 28 juta di luar karantina dan PCR, tapi Rp 28 juta ini belum disahkan," ujarnya.
"Kalau untuk karantina ini ranahnya di Satgas Covid-19. Kami Kemenag tidak punya kewenangan untuk menetapkan biaya karantina, kita mengikuti keputusan Satgas Covid-19," sambungnya. (detikcom/f)
