Banda Aceh (SIB)
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti penyerapan anggaran di Provinsi Aceh yang masih lambat. Ma'ruf mempertanyakan kendala dan masalah yang membuat serapan anggaran itu lambat.
Hal itu disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat tentang 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik' di kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11). Ma'ruf awalnya menjelaskan fokus pemerintah saat ini adalah reformasi birokrasi.
"Salah satu fokus pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi. Saya diberi mandat oleh Presiden untuk mengawal tercapainya target reformasi birokrasi ini, kata Ma'ruf dalam sambutannya.
Sebelum menyoroti serapan anggaran yang lambat, Ma'ruf mengapresiasi Pemprov Aceh yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Ma'ruf berharap, dengan predikat itu, Aceh terus meningkatkan pelayanan publik.
"Sebelumnya, saya ingin mengapresiasi dan memberi penghargaan atas tata kelola Provinsi Aceh sudah 6 tahun memperoleh status WTP. Semoga dapat terus mendorong perbaikan prestasi di semua kabupaten dan juga peningkatan pembangunan di Provinsi Aceh," katanya.
Ma'ruf kemudian menyoroti serapan anggaran di Pemprov Aceh yang lambat. Dia meminta agar serapan anggaran itu dipacu.
"Cuma saya mendengar akhir-akhir ini bahwa penyerapan anggaran agak lambat. Informasi nanti Pak Mendagri bisa menjelaskan. Saya kira ini harus dipacu. Pemulihan-pemulihan ekonomi nasional kita itu, peran dari pemerintah sangat bisa mengembalikan dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di nasional ataupun daerah. Karena itu harus menjadi perhatian," tutur dia.
Ma'ruf mengatakan tahun anggaran 2020-2021 segera habis. Ma'ruf pun menanyakan apa yang membuat serapan anggaran Aceh lambat.
"Ini sudah hampir, tahun anggarannya hampir habis. Andai kata itu terjadi itu, kenapa terjadi perlambatan itu? Apa hal yang membuat itu bermasalah?" tuturnya.
"Kemudian juga kualitas pelayanan publik itu merupakan salah satu ujung dari keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang baik itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, prinsipnya itu," sambungnya.
Tingkatkan Pelayanan Publik
Lebih lanjut Ma'ruf meminta seluruh kepala daerah di Aceh meningkatkan pelayanan publik. Dia menekankan pelayanan publik harus makin sederhana.
"Sekarang ini keinginan masyarakat memang menuntut pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah. Penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus semakin sederhana dan semakin kompetitif seiring dengan penggunaan teknologi yang semakin masif," sebutnya.
Salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik itu, kata Ma'ruf, adalah membangun mal pelayanan publik, sehingga pelayanan masyarakat menjadi terpadu dan mudah.
"Salah satu upaya adalah meningkatkan di dalam pemerintah itu di bangunnya mal pelayanan publik (MPP). MPP ini diharapkan menjadi wajah pemerintah dalam pelayanan publik. Pendirian MPP ini sudah diatur dalam Perpres No 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mendirikan," tuturnya.
Ma'ruf mengatakan MPP di Provinsi Aceh baru berdiri satu di Banda Aceh. Ma'ruf meminta kabupaten/kota mendirikan MPP.
"Di seluruh Indonesia, sekarang ini telah berdiri baru ada 45 MPP. Dan Provinsi NAD (Aceh) berdasarkan yang saya terima baru memiliki satu MPP di Kota Banda Aceh. Ada 23 ini masih (belum), kenapa itu nggak ada, kesulitan di mana?" sebutnya.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh Forkopimda Aceh. Ma'ruf Amin didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A Halim Iskandar. (detikcom/c)
