Simalungun (SIB)
Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi meminta instansi terkait melakukan pendataan kembali penduduk miskin, dengan melibatkan stakeholder yang ada di nagori (desa).
"Datalah dengan jujur dan benar "by name by address" sehingga keadilan tercipta di tengah-tengah masyarakat," kata Zonny, Selasa (9/11), seperti dilansir dari harianSIB.com.
Guna mematangkan pendataan itu, Wakil Bupati memimpin rapat dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sarimuda Purba, Plt Bappeda Bontor Manullang dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Marine Sohadi Angkat.
Rapat bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Menurut Zonny, data penduduk miskin harus benar untuk menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Saya bersama Bupati Simalungun menginginkan rakyat harus sejahtera dan didukung OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Artinya, jika ada orang miskin di nagori, maka harus ada program di nagori itu dan antara OPD harus berkolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan," urainya.
Dalam kesempatan itu, ia memaparkan berbagai program dalam menanggulangi kemiskinan. Bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin, katanya, harus didampingi sampai ke pemasaran hasilnya. Evaluasi juga akan dilakukan untuk mengetahui perkembangan program kegiatan. (SS15/a)
