Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut dari Dapil (daerah pemilihan) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat Sugianto Makmur kecewa, Pemko Binjai tidak punya "sense of crisis" terhadap masyarakat di masa pandemi Covid -19, dengan tetap melakukan kutipan terhadap para pedagang kuliner, berupa pajak restoran sebesar Rp600.000 hingga Rp6 juta/bulan.
"Di masa pandemi ini, rakyat sedang susah, bertahan hidup saja sulit, malah dibebani pajak restoran yang cukup tinggi," ujar Sugianto Makmur kepada wartawan, Kamis (26/8) melalui telepon di Medan menanggapi pengutipan pajak restoran di Pemko Binjai sangat tinggi, sehingga menjadi viral di media sosial.
Mirisnya lagi, lanjut anggota Komisi B DPRD Sumut, pedagang restoran/kuliner mendapat tagihan pajak Rp600 ribu dan warung lain ditagih sampai Rp3 juta/bulan, sehingga masyarakat pedagang merasa resah.
"Kita kecewa terhadap Pemko Binjai memperlakukan warganya dengan cara penagihan pajak restoran mencekik leher, bahkan pedagang bakso kaki lima di Binjai ditagih pajak mencapai Rp6 juta setiap bulan," ungkapnya.
Dengan kondisi saat ini, kata politisi PDI Perjuangan ini, tentu Pemko Binjai tidak memiliki kepedulian dengan kondisi warga yang ditimpa kesulitan dan kesusahan. Seharusnya meringankan beban rakyat, bukan sebaliknya menambah beban penderitaan rakyat.
Menurutnya lagi, kebijakan Pemko Binjai itu sangat tidak bijaksana, sehingga keputusan untuk mengutip pajak yang mencekik leher para pedagang perlu dikaji ulang, karena mendatangkan penderitaan bagi para pedagang.
"Masih banyak sumber pendapatan daerah yang lain yang bisa digali, dengan tidak harus membebani rakyat kecil. Pemko Binjai lebih tau sumber-sumber pendapatan mana yang selayaknya ditagih untuk menambah keuangan, bukan malah membebani pedagang kecil," ujar politisi PDI Perjuangan itu. (A4/a)
