Medan (SIB)
Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis menyampaikan bahwa seorang perempuan khususnya sebagai istri dan ibu memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga sekalipun punya aktivitas lain di luar rumah. Isu kesetaraan gender pun menurutnya harus disikapi dengan bijaksana mengingat peran mencari nafkah bagi kaum hawa adalah hal biasa saat ini.
Hal itu disampaikan Nawal usai menjadi narasumber kegiatan Webinar tentang Keselarasan Keseimbangan Berorganisasi dan Berkeluarga bagi Perempuan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (12/8). Turut mendampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Nurlela serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam webinar tersebut Nawal menyampaikan, seorang perempuan dalam keluarga baik sebagai istri maupun ibu adalah sebuah contoh teladan atau dalam istilah asing role model. Sehingga seberapa sibuk pun seseorang itu tetap bisa menjalankan perannya dengan baik di dalam keluarganya.
Dengan kondisi itu, lanjut Nawal, seorang istri harus menyiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan keluarga sebelum beraktivitas di luar rumah. Setidaknya perlu ada izin dari sang suami jika ingin ke luar rumah.
Terkait hal itu, katanya, paradigma tentang kesetaraan gender adalah satu hal yang baik. Namun dirinya menilai bahwa tidak sedikit yang kemudian menjadikan wacana itu sebagai alasan kuat bagi perempuan menunjukkan eksistensinya dalam rumah tangga yang berakibat kurang baik.
Untuk itu, lanjut Nawal, diharapkan kepada kaum ibu terutama yang punya aktivitas di luar rumah agar tetap menjaga sikap kepada suami dan anak-anak. Sebab seorang perempuan dalam rumah tangga adalah teladan atau role model bagi semua. Sehingga jika contoh yang diberikan baik maka semuanya bisa berjalan baik terutama anak yang akan meniru.
“Kita ini yang menjadi contoh. Jadi kesetaraan gender itu jangan membuat kita lupa bahwa perempuan adalah role model dalam keluarga kita,†pungkasnya.
Sementara Lenny Rosalin selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI menyebutkan pentingnya pemerintah daerah menjadikan kabupaten/kota ramah perempuan dan pedui anak hingga tingkat desa. Sehingga jika tuntutan agar perempuan bekerja demi kebutuhan ekonomi keluarga perlu ada sistem seperti pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan ada yang mengasuh dengan pembiayaan dari desa.
Hal itu merujuk pada berbagai pengalaman bagaimana seorang ibu harus bekerja sambil membawa anaknya ke lokasi pekerjaan karena belum bisa ditinggal di rumah. Terutama mereka yang secara kemampuan ekonomi tidak memungkinkan untuk mempekerjakan orang mengasuh anaknya di rumah.
“Yang terpenting juga bagaimana tingkat kekerasan kepada perempuan dan anak tidak ada lagi. Persentase perempuan wirausaha di desa tidak ada usia anak yang diperkerjakan dan tidak ada perkawinan usia muda di bawah 19 tahun. Saya berharap Sumut bisa menjadi provinsi yang dapat mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,†tutupnya. (A13/c)
