Pematangsiantar (SIB)
Komisi II DPRD Pematang-siantar kecewa atas kinerja Direksi PD Pasar Horas Jaya (PHJ), karena dokumen tertulis rencana strategi bisnis tahun 2019-2024 yang diminta tidak ada diserahkan pada rapat kerja di ruangan komisi, Jumat (16/7) yang dihadiri Direktur Umum Toga Sehat Sihite didampingi Badan Pengawas Juneidi Sitanggang dan Yusuf Siregar.
Padahal, dokumen tertulis rencana strategi bisnis PD Pasar Horas Jaya sangat urgen untuk menilai kinerja jajaran PD PHJ tahun 2020 dalam kaitan pembahasan Ranperda PJP (pertanggungjawaban pelaksanaan) APBD tahun 2020 disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah, kata Hj Rini Silalahi SSi Ketua Komisi II DPRD di sela memimpin rapat kerja.
Saking kesal Hj Rini Silalahi sempat berujar, PD PHJ dikembalikan saja jadi Dinas Pasar. Dikritik juga kinerja Badan Pengawas yang dinilai tidak serius mengawasi urusan luar-dalam kinerja jajaran Direksi PD PHJ bahkan keterlambatan pembayaran gaji karyawan. “Kita anggap saja rapat ini hanya bercakap-cakap,†kritik politisi Partai Golkar itu.
Di awal acara rapat Komisi II DPRD (bidang perekonomian, keuangan dan perusahaan daerah) dibuka Hj Rini Silalahi sempat mendaulat Direktur Umum PD PHJ Toga Sehat Sihite memaparkan anggaran dikelola pihaknya terdiri belanja Rp 5,6 miliar lebih, penerimaan Rp 4,2 miliar lebih, mengalami devisit Rp 1 miliar lebih.
Diakui, pada tahun 2012 jumlah karyawan 350 orang. Kini tersisa 279 orang setelah diusahakan berbagai cara. Disebutkan, gaji karyawan di bawah UMK dan bervariasi antara Rp 1,2 juta dan Rp 680 ribu.
Menyikapi paparan Dirum PD PHJ Toga Sehat Sihite, 5 anggota Komisi II DPRD mulai Jon Kennedy Purba, Netty Sianturi, Ferry SP Sinamo, Suhanto Pakpahan dan Frans Herbert Siahaan angkat bicara mengkritisi kinerja Direksi PD PHJ, kenapa sampai terjadi riak-riak di tubuh perusahaan daerah tersebut.
Materi kritik dilontarkan para anggota Komisi II DPRD sebaik mendengar paparan ada tunggakan retribusi kios sebanyak Rp 3,3 miliar lebih. Jumlah kios di Pasar Horas sebanyak 3.500 unit dan di Pasar Dwikora 2.230 unit.
Begitupun carut-marut kondisi PD PHJ, Ketua Badan Pengawas, Juneidi Sitanggang kerap memberi saran dalam upaya menaikkan sektor ril semisal retribusi PKL (pedagang kakilima) semula Rp 1.800 menjadi Rp 3.000 dan ragam retribusi termasuk tarif parkir menambah pendapatan asli daerah.
Rapat Komisi II DPRD dengan Direksi PD PHJ ditegaskan Hj Rini Silalahi tidak ada kesimpulan, hanya bercakap-cakap saja karena dokumen tertulis rencana strategi bisnis PD PHJ tahun 2019-2024 tidak ada diserahkan dibahas/dievaluasi. “Rapat diskors,†tutupnya sembari mengetok palu tiga kali di meja pimpinan.(D1/d)
