Jakarta (harianSIB.com)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah berpendapat pemerintah perlu melakukan refocusing anggaran belanja pada APBN semester II 2021 bila kasus positif dan kematian yang diakibatkan Covid 19 terus melonjak.
Hasil pemotongan ini dialokasikan ke beberapa kebutuhan anggaran belanja untuk memperkuat penanganan Covid-19.
“Saya kira, refocusing anggaran ini tidak hanya pada belanja kementerian dan lembaga (K/L), tetapi juga anggaran pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, Pemda juga diminta ikut memikul beban, anggarannya juga dipotong,†kata Said Abdullah kepada wartawan termasuk jurnalis Koran SIB Jamida P Habeahan di Jakarta, Senin (5/7/2021).
Menurutnya, pemotongan anggaran K/L maupun Pemda tidak bisa dihindari, karena salah satu upaya pemerintah mempersiapkan amunisi yang cukup untuk melawan Covid-19.
Apalagi, perkembangan Covid 19 sangat mengkhawatirkan sehingga membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus berbahaya ini.
Untuk itu, perlu penguatan dari sisi anggaran, termasuk pemotongan sejumlah anggaran, baik itu K/L maupun Pemd
Said menegaskan beberapa pos anggaran yang kurang prioritas dan belum ditenderkan juga bisa dipotong. Termasuk, rencana kegiatan yang dibatalkan karena tingginya Covid-19 memang harus dipangkas.
Juga anggaran belanja perjalanan dinas, konsumsi rapat, belanja modal yang tidak berdampak pada masyarakat, belanja ATK, penghematan belanja listrik karena sebagian besar WFH harus direfocusing.
Termasuk anggaran belanja yang mengalami pemblokiran serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menegaskan, hasil refocusing anggaran belanja ini dialokasikan untuk mempercepat program vaksinasi Covid 19.
Hal ini penting, agar jangkauan rakyat yang mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 semakin banyak.
Untuk itu, dibutuhkan penambahan tenaga medis termasuk para sukarelawan, kebutuhan peralatan vaksin dan pembiayaan tempat tempat darurat untuk pelaksanaan vaksinasi yang memenuhi standar protokol kesehatan.
“Saya mendukung target Presiden Joko Widodo agar program vaksinasi dapat menjangkau 2 juta rakyat per harinya,†ucap Said Abdullah sambil menyebutkan hasil pemotongan anggaran ini dipakai guna memperbanyak layanan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana tenaga medis yang mampu menampung lonjakan pasien Covid- 19.
Hasil pemotongan angaran ini juga digunakan untuk mendukung anggaran pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, khususnya anggaran operasi penegakan disiplin oleh aparat TNI, Polri serta Kementerian Perhubungan.
Politisi senior PDI Perjuangan ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menutup jalur penerbangan dan pelabuhan internasional untuk sementara waktu. Kecuali, penerbangan militer, polisi, intelijen dan diplomat serta kargo tetap diperbolehkan. (*)
