Medan (harianSIB.com)
Fraksi Partai Gerindra (FPG) DPRD Sumut merekomendasikan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk mengevaluasi seluruh pejabat yang ada di Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut, karena dianggap telah gagal melakukan pekerjaan dan pelaksanaan infrastruktur jalan sesuai standar konstruksi.
"Dari fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, pekerjaan pemeliharaan jalan provinsi, seperti Jalan Pematangsiantar - Pematang Raya dan Kerasaan di Simalungun sangat tidak optimal," ujar anggota FP Gerindra Gusmiyadi dalam pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda LPjP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD Sumut TA 2020 pada rapat paripurna DPRD Sumut, Kamis (17/6/2021).
Seperti dilaporkan jurnalis koran SIB Firdaus Peranginangin, rapat dipimpin Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution didampingi Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani dengan dihadiri Plt Sekdaprov Sumut H Afifi Lubis SH.
Ketidakberesan proyek jalan yang bersumber dari APBD 2020 tersebut, tambah Gusmiyadi, juga telah dibuktikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa ada kerugian negara sebesar Rp830 juta dan Rp510 juta dari kekurangan kualitas aspal (densiti) yang mengurangi ketahanan kekuatan aspal.
Selain itu, tambah anggota Komisi B ini, juga ditemukan tidak berkualitasnya proyek pembangunan jembatan di Pagurawan - Batubara yang dibangun dengan realisasi anggaran sebesar Rp5 miliar dari APBD Sumut TA 2020.
"Jembatan itu sangat tidak berkualitas, karena sudah ditemukan keretakan di bagian bawah jembatan, hasil kerja yang tidak rapi, masih terlihat paku-paku tajam di balik jembatan serta tembok pembatas jembatan," ujarnya.
Melihat kinerja yang buruk ini, tegas Gusmiyadi, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Gubernur Sumut untuk memberikan "punishment" terhadap pihak yang bertanggungjawab terhadap kondisi tersebut dan alangkah baiknya seluruh jajaran di Dinas BMBK segera dilakukan "penyegaran" jabatan.
Dalam pemandangan umumnya, FP Gerindra menyampaikan solusi atas permasalahan buruknya infrastruktur jalan di Sumut, yakni dengan menerbitkan surat permohonan diskresi ke pemerintah pusat, agar bisa mengucurkan dana APBN untuk membenahi infrastruktur jalan yang ada di Sumut.
"Solusi lain juga dapat ditempuh dengan cara meningkatkan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, sehingga beban anggaran infrastruktur dari APBD dapat dipangkas sedemikian rupa," ujar politisi muda dari Dapil Pematangsiantar dan Simalungun ini.(*).
