Medan (SIB)
Dunia jasa konstruksi di Sumut selama ini tidak berada di tangan yang tepat, sehingga berdampak pada kualitas. Hal itu dikarenakan pengerjaan pembangunan asal jadi, akibatnya banyaknya infrastruktur cepat rusak atau "kupak kapik" meski baru dibangun. Agar jalan raya tidak cepat hancur, pengerjaannya harus diserahkan kepada perusahaan yang tergabung dalam asosiasi terakreditasi. Karena perusahaan tersebut sudah pasti profesional dan berkompeten.
Prihatin atas kondisi tersebut, 6 asosiasi konstruksi yang sudah terakreditasi melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1410/KPTS/M Tahun 2020 tentang asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi dan sosialisasi terkait rantai pasok jasa konstruksi terakreditasi, bersama para Kepala Balai di Sumut yang berada di bawah naungan Kementerian PUPR, Selasa (15/6) di Resto & Coffee Dante Jalan Saudara, Kecamatan Medan Kota.
Ketua Umum DPD Gapeksindo Erikson Lumbantobing kepada wartawan, Rabu (16/6) mengatakan, sosialisasi ini bertujuan agar diSumatera Utara ini infrastrukturnya beres karena dikerjakan oleh orang-orang yang professional dan berkompeten. "Selama ini, dunia jasa konstruksi di Sumut banyak diurus para kontraktor yang tidak tepat sehingga tidak beres,†kata Erikson Tobing.
Menurut dia, dengan sosialisasi 6 asosiasi terakreditasi ini, pihak Kementerian PUPR yang diwakili para kepala balai di Sumut, mereka jadi mengetahui dan paham asosiasi mana yang layak mengurusi pembangunan infrastruktur di Sumut ini. Mulai membangun jalan raya, pengairan hingga jembatan dan lainnya. Sehingga, pertemuan itu juga ingin mengembalikan marwah dunia konstruksi kepada khittah (rencana) awal, bahwa orang konstruksilah yang berkiprah di dunia konstruksi agar jangan sampai menyalah.
Selama ini kata dia, telah terjadi pergeseran atau penyelewengan. Dunia konstruksi hanya sebagai tempat “bancaan†atau tempat korupsi berbagai pihak atau kontraktor yang dinaungi asosiasi yang belum terakreditasi. "Jadi melalui sosialisasi ini kita ingin mengembalikan dunia konstruksi ini ke marwah awalnya biar tidak 'kupak kapik' infrastruktur di Sumut ini. Biarlah yang punya kompetensi yang mengurus konstruksi," ungkapnya.
Erik juga menyampaikan, pihaknya juga ingin memberesi berbagai kecurangan-kecurangan di dalam pelelangan dan perencanaan. Akan ada kerjasama antara pelaksana dengan pengguna jasanya antara Kementerian PUPR dengan asosiasi terakreditasi yang akan mengawasi badan usaha-badan usaha konstruksi yang berada di Sumut.
Ke-6 asosiasi terakreditasi tersebut adalah, Gapeksindo, Gapensi, Gapeknas, Askonas, Aspeknas dan Aspekindo. Asosiasi inilah kata Erikson yang sebenarnya tuan rumah aslinya, para pelaku jasa konstruksi di Sumut. Wali Kota Medan Bobby Nasution sedang gencar-gencarnya memperbaiki infrastruktur di Medan mulai dari perbaikan jalan, drainase, jembatan, karenanya pelaksanaannya harus berada di tangan yang tepat agar berjalan baik.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Ketua Umum DPD Gapeksindo Erikson Lumbantobing, Ketua Umum DPD Gapensi TM Pardede ST, Ketua Umum Gapeknas Ir Junjungan Pasaribu, Ketua Umum Aspekindo Yuzelfi, SH, Askonas serta Aspeknas, kemudian para kepala balai di antaranya Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut Ir Selamat Rasidi MSC, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Makan Noprayamin ST, MT, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumut Syafriel Tansier ST, MT, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumut Ir Agus Kurniawan. (A8/a)
