Parapat (harianSIB.com)
Untuk percepatan industri pariwisata di Danau Toba, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif menggelar rapat koordinasi akselerasi pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.
Rapat berlangsung bersama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dengan para Kepala Daerah se-kawasan Danau Toba di Niagara Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Simalungun, Kamis (10/6/2021).
"Komunikasi dengan seluruh stakeholder pariwisata di kawasan Danau Toba khususnya para kepala daerah harus diintensifkan. Sebab, percepatan industri pariwisata harus dilakukan bersama-sama agar perekonomian kembali bergairah," ungkap Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pada acara rapat seperti dilaporkan jurnalis Koran SIB Linggom Parhusip.
Sandiaga menyampaikan, melalui rapat akselerasi dengan para kepala daerah sekawasan Danau Toba menghasilkan berbagai rumusan, kesepakatan dan program-program percepatan meningkatkan kepariwisataan di KSPN Danau Toba ke depan yang bisa langsung dicapai dan diterapkan.
" Sasaran pertemuan ini sangat strategis karena melibatkan para pengambil kebijakansehingga dapat mengidentifikasi potensi daerah wisata baru, mengenali permasalahan yang menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Danau Toba," ujar Sandiaga.
Disampaikannya, pengembangan konsep kepariwistaan di tujuan destinasi pariwisata yang baru di Danau Toba juga perlu dibenahi agar menjadi tujuan wisata terintegrasi."Tidak kalah penting adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," tandasnya.
Sandiaga menambahkan, kunjungan wisatawan di Danau Toba harus dinaikkan."Sejak awal kami sudah memiliki formulasi untuk menggerakan kembali industri pariwisata Danau Toba. Dengan situasi seperti ini, maka penerapan protokol kesehatan harus ditingkatkan. Pelaku industri pariwisata harus mengoptimalkan teknologi informasi, lalu membentuk desa wisata," katanya.
Rapat akselerasi dihadiri, Gubernur Sumatera Utara, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).(*)
