Medan (harianSIB.com)
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mempertanyakan temuan vaksin kadaluarsa oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sugianto Makmur.
"Ada buktinya? (bukti temuan vaksin kadaluarsa)," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah MM kepada harianSIB.com, Kamis (10/6/2021), via WhatsApp tanpa memberikan tanggapan yang lain.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sugianto Makmur mengatakan Permenkes Nomor 14/2021 tentang aturan/kategori penerima vaksin Covid-19 kurang flexible terhadap masyarakat khususnya di daerah-daerah, sehingga ada ditemukan vaksin menjadi kadaluarsa.
"Ternyata banyak vaksin yang kadaluarsa, karena masyarakat kurang antusias melakukan vaksin di daerah-daerah, seperti di Kabupaten Madina (Mandailing Natal)," ujar Sugianto Makmur kepada wartawan di Medan, Rabu (9/6/2021), usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Sumut.
Kurangnya antusiasme di daerah melakukan vaksinasi, menurut anggota Komisi B ini, dikarenakan terkendala oleh Permenkes Nomor 14/2021 yang mengatur siapa-siapa yang boleh menerima vaksin, sehingga vaksin tidak cepat digunakan alias lama disimpan.
"Harusnya Permenkes Nomor 14 itu flexible dibarengi dengan kebijakan Gubernur Sumut untuk memberikan vaksin kepada kelompok masyarakat yang mau divaksin secara merata," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut anggota dewan Dapil Binjai-Langkat ini, pemerintah maupun Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah-daerah harus cepat mengambil keputusan yang tepat, agar vaksin tidak ada lagi yang didapati kadaluarsa.
"Jika vaksinnya kadaluarsa, akan lebih besar kerugian yang timbul, masyarakat tidak seluruhnya kebagian vaksin dan anggaran terbuang sia-sia. Padahal tujuan pemerintah melakukan vaksinasi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19," tutupnya. (*)
