Medan (harianSIB.com)
Anggota Komisi B DPRD Sumut Sugianto Makmur mengatakan, pemerintah harus transparan terkait soal ketersediaan vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat, agar tidak bisa dilakukan penyimpangan pemakaiannya, seperti kasus jual beli vaksin ilegal yang berhasil diungkap Polda Sumut.
“Pemerintah harus terbuka soal ketersediaan vaksin Covid-19 untuk penduduk satu daerah. Apakah benar-benar cukup atau tidak, agar rakyat tidak resah dengan kondisi penyebaran virus corona yang semakin meningkat,†ujar Sugianto Makmur kepada jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Minggu (23/5/2021) di Medan, menanggapi kasus terjadinya jual beli vaksin Covid-19 yang diduga melibatkan oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinkes (Dinas Kesehatan) Sumut.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penyimpangan pemakaian vaksin di Sumut yang sempat viral sebenarnya harus diurut dari ketersediaan vaksin bagi semua penduduk.
"Jika jumlah vaksin yang masuk ke Sumut benar-benar cukup kuotanya untuk rakyat Sumatera Utara, jangan ditahan-tahan, segera disalurkan dan vaksin seluruh penduduk," tandasnya.
Jika jumlah vaksin tidak cukup untuk melayani seluruh penduduk, lanjut Sugianto Makmur, agar segera dilakukan sesuai prioritas, seperti mendahulukan rakyat tidak mampu dan warga yang berusia di atas 60 tahun.
Kalau perlu, lanjut anggota DPRD Sumut Dapil Sumut XII (Kota Binjai dan Kabupaten Langkat) ini, pemerintah membuka peluang bagi perusahaan swasta atau lembaga di luar pemerintah untuk mengelola penjualan vaksin kepada kelompok masyarakat yang mampu membayar vaksin.
“Ini tentunya salah satu alternative mengatasi ketersediaan vaksin, jika vaksin yang disediakan pemerintah tidak cukup. Pemerintah tinggal mengawasi pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat seluruhnya terjangkau program vaksinasi,†ungkapnya.
Karena, kata Sugianto lagi, masih banyak warga yang berusia di atas 60 tahun bolak balik ke Puskesmas Binjai, tapi tidak mendapat vaksinasi. Padahal program awal pemerintah memberikan vaksinasi bagi warga masyarakat yang berusia di atas 60 tahun, tapi sampai sekarang masih banyak yang belum divaksinasi, meski sudah berulang kali mendatangi Puskesmas.
“Kita melihat manajemen pelayanan vaksinasi warga masih amburadul. Kita ini sedang berperang melawan musuh yang tidak terlihat (Covid-19) maupun virus variant lainnya. Jadi, strateginya harus benar, tepat dan cepat,†tandas Sugianto Makmur.(*).
