Jakarta (harian SIB.com)
Agenda reformasi yang digaungkan tahun 1998 dulu, dipandang masih sangat relevan hingga sekarang ini.
Salah satu agendanya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan harus menjadi gerakan di semua lini, baik di lingkungan penyelenggara negara maupun di tengah tengah masyarakat sipil.
Aktivis 98, yang kini Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menyatakan hal itu dalam siaran persnya kepada Jurnalis Koran SIB Jamida P Hutahaean, Sabtu (22/5/2021).
Menurutnya, anti KKN harus menjadi gerakan kembali di seluruh elemen bangsa, karena sesungguhnya KKN masih nyata dalam kehidupan bernegara dewasa ini.
Namun, kata Willy, pola gerakannya memang harus baru dan tidak terjebak dalam romantisme masa lalu.
Intinya, harus lebih modern, menunjukkan kemauan yang kuat, menyasar pada permasalahan mendasar, yakni sistem dan mental, serta tidak terjebak dalam hal yang sloganistik.
Aktivis 98 ini melihat, melihat, korupsi lahir karena dua hal yakni sistem dan mental. Praktik bernegara di masa Orde Baru dulu yang otoriter dan ABS (asal bapak senang) membuat korupsi menjadi keniscayaan.
Seharusnya, reformasi menjadi antitesis dari praktik semacam itu. Kehidupan politik dan bernegara yang semakin terbuka mestinya membuat praktik KKN menjadi tereliminir.
Tetapi, setelah 23 tahun reformasi ternyata praktik KKN Orba masih belum berubah. Secara sistemik, masih banyak pola penyelenggaraan negara yang memberi celah bagi terjadinya KKN.
Perangkat-perangkat penunjang pelaksanaannya masih sangat konvensional, bahkan bisa disebut kuno. Misalnya, belum optimal menggunakan teknologi informasi yang berkembang pesat bagi upaya mereduksi praktik korupsi.
“Kita seperti terus mempertahankan sistem yang memang rawan KKN ini,†kata Willy sambil menyebutkan untuk menghentikannya bukan perkara yang mudah.
Dibutuhkan upaya, waktu, konsistensi, kesadaran, dan komitmen yang lebih, serta kepemimpinan yang kuat. “ Sebagai sebuah refleksi dan harapan atas 23 tahun reformasi, kita harus terus memupuk asa bagi Indonesia yang lebih baik, berkeadilan, dan mensejahterakan masyarakat†tukasnya(*).
