Pematangsiantar (SIB)
Sejumlah tokoh agama, akademisi, sejarawan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut berharap Kota Pematangsiantar kembali mendapat predikat kota toleransi di masa yang akan datang dengan dukungan sepenuhnya dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh para tokoh agama, akademisi, sejarawan dan anggota DPRD Sumut saat menghadiri diskusi dengan topik, "Masihkah Siantar Kota Toleransi," yang digagas oleh komunitas Mata Publik di gedung Pascasarjana USI Pematangsiantar belum lama ini.
Moderator, Anugrah Riza Nasution mengatakan, tema tersebut diambil, mengingat hasil riset dari Setara Institute bahwa, Kota Pematangsiantar keluar 10 besar kota toleransi di Indonesia.
"Ini sebuah keresahan bersama, bagaimana kita merawat toleransi ditengah kebhinekaan di Kota Pematangsiantar," kata Anugerah mengawali diskusi.
Diskusi menghadirkan, Ketua MUI Kota Pematangsiantar, Muhammad Ali Lubis, Sekjen HKI, Pdt Batara Sihombing, tokoh Agama Hindu, Mithun Krishna, Wakil Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Pematangsiantar, Chandra, dari Akademisi, Rektor USI Pematangsiantar, Dr Corry Purba, anggota DPRD Sumut, Gusmiyadi dan Sejarawan Kota Pematangsiantar, E Rizal Ginting.
Pada kesempatan tersebut juga lahir kritik, bagaimana peran Pemko Pematangsiantar baik eksekutif maupun legislatif dalam menjaga keberagaman yang ada melalui kebijakan-kebijakan populis.
"Bagaimana toleransi dirasakan secara substansial, jadi bukan sekedar jargon," ucap anggota DPRD Sumut Gusmiyadi.
Sementara, E Rizal Ginting berharap, sejumlah situs-situs budaya yang ada di Pematangsiantar dirawat dan dijaga dengan baik.
"Cagar budaya harus dibuat Perdanya, ini tugas pemerintah, serta bagaimana menjaga kearifan lokal sebut," tandas Rizal.
Dalam diskusi juga mencuat bahwa, toleransi di Pematangsiantar masih terjaga dengan baik. Sehingga, sejumlah narasumber mempertanyakan bagaimana ukuran riset setara institute dalam menentukan kota toleransi.
Diujung diskusi, seluruh peserta yang hadir sepakat bagaimana menjaga keberagaman di bawah kebhinekaan, serta dukungan penuh dari pemerintah pastinya.
Turut hadir, Ketua DPP Himapsi, Rado Damanik SPd dan sejumlah pengurus organisasi Cipayung.(D8/c)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
