Jakarta (SIB)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penanganan sosial terhadap korban yang terpapar gas H2S. Peninjauan yang dilakukan di lokasi proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengungkap berdasarkan peninjauan yang dilakukan di lokasi PLTP Sorik Marapi Unit II, Sabtu (6/2), penanganan sosial sudah dilakukan dengan baik.
"Saya memastikan penanganan sosial korban pasca kejadian tanggal 25 Januari 2021 ini berjalan dengan baik," jelas Dadan dalam keterangan tertulis, Senin (8/2).
Dadan menambahkan, kunjungan tersebut merupakan pendalaman investigasi dari segi teknis operasional.
"Kami melakukan pendalaman dari investigasi terkait operasional PLTP-nya, jadi bukan investigasi urusan hukum, tapi investigasi masalah teknis kenapa hal itu bisa terjadi. Itu merupakan tugas kami, tugas kepolisian dan aparat hukum nanti terkait dengan aspek lain, kami tidak ikut sampai situ," ungkapnya.
Lebih lanjut Ia menegaskan, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) selaku pengelola proyek berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses dan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah adalah dengan memprioritaskan terlebih dahulu penanganan korban, serta secara paralel dilakukan investigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Saya sudah meninjau lokasi Wellpad T, yang merupakan lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) diduga paparan gas H2S dan meminta penjelasan dari Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) PLTP Sorik Marapi, bahwa SOP sudah dilaksanakan dan tidak ada peralatan yang rusak dari SMGP," ujar Dadan.
Berdasarkan penjelasan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR Komisi VII DPR, Dadan menjelaskan hasil investigasi sementara menyimpulkan, tidak ada air yang keluar atau dibuang ke sungai. Meski demikian Pemerintah akan segera membentuk tim investigasi gabungan dengan melibatkan unsur dari praktisi, akademisi dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia menyampaikan, pembentukan tim ini diharapkan akan dapat menyelesaikan laporan hasil investigasi yang berisi rekomendasi perbaikan dalam waktu dua minggu kedepan.
Sementara itu Dadan mengungkap dari sisi penanganan sosial akan dilaksanakan program pendampingan (healing) kepada masyarakat dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mendatangkan psikolog dan psikiatri untuk mempercepat pemulihan trauma dari kejadian tersebut.
"Tadi sudah diskusi dengan Pak Kadis Kesehatan, kita masih akan buka posko sampai akhir bulan, tapi yang berikutnya itu lebih banyak ke penanganan trauma jadi masih akan dilakukan, untuk hal ini akan disupport penuh oleh SMG," katanya.
Ia pun menyebutkan, pemerintah akan memastikan keberadaan PLTP Sorik Marapi harus bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat lokal selain dari sisi produksi listrik.
"Proyek ini memang selain tujuannya untuk menghasilkan listrik karena investasi, juga harus bermanfaat buat masyarakat lokal dan juga untuk lingkungan sekitarnya, baik nanti ada kesempatan kerja baru ataupun kesempatan usaha baru. Kami akan memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi," tegasnya.
Sementara itu Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution pun menyampaikan hal senada yaitu PLTP Sorik Marapi sangat dibutuhkan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal khususnya di masa pandemi COVID-19.
"Tidak kurang Rp 600 juta rupiah per bulan pendapatan diterima oleh masyarakat lokal yang bekerja di PLTP Sorik Marapi, pengembangan proyek ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan lindung sebesar 102 ribu hektar, yang ditetapkan Presiden RI sebagai Kawasan Hutan Sosial untuk komoditas kopi khas Mandailing dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mandailing Natal," pungkas Dahlan.
Adapun Direktur PT. SMGP, Riza Glorius mengungkapkan bahwa pihaknya berfokus pada penanganan korban. Ia pun menjelaskan sejauh ini sebagian besar aspek sosial dampak kejadian ini sudah terselesaikan.
"Kami akan terus memastikan semua dampak yang diakibatkan oleh musibah ini akan kami selesaikan. Selanjutnya, kami bersama-sama dengan pihak Kementerian ESDM melakukan evaluasi total terhadap SOP kami untuk memastikan bahwa kami memang siap nantinya kalau memang akan dimulai beroperasi kembali, tentunya semua dengan persetujuan dari Kementerian ESDM," terang Riza. (detikcom/a)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
