Labuhanbatu (SIB)
Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Labuhanbatu menolak menandatangani naskah kesepakatan tidak naiknya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Labuhanbatu untuk tahun 2021. Alasannya, harga kebutuhan pokok diperkirakan naik sehingga akan memberatkan buruh.
“Pada rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Labuhanbatu di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu yang dihadiri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), unsur pemerintah, dewan pakar, akademisi, unsur pekerja diwakili Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo), Serikat Pekerja Mandiri (SPM) dan FSPMI pada Selasa (10/11), terkait rekomendasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/11/HK.04/2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sama dengan UMP tahun 2020, atau tidak ada kenaikan karena pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), hanya KC FSPMI yang menolak menandatangani kesepakatan itu," kata Ketua KC FSPMI Labuhanbatu, Wardin kepada wartawan di Rantauprapat, Sabtu (14/11) sore.
Dia menegaskan, KC FSPMI Labuhanbatu tetap meminta agar UMK Labuhanbatu tahun 2021 naik minimal 8% dari UMK Labuhanbatu tahun 2020.
"Namun saat itu forum tidak sepakat, dan sebagai bukti perlawanan KC FSPMI Labuhanbatu tidak membubuhkan tanda tangan pada naskah kesepakatan bersama tersebut,†ungkap Wardin.
Dia menjelaskan alasan KC FSPMI tetap meminta UMK Labuhanbatu dinaikkan sedikitnya 8% dari UMK tahun 2020, didasari prediksi akan naiknya harga kebutuhan pokok tahun 2021, yang tentunya memberatkan buruh.
Penolakan tidak naiknya UMK dimaksud, KC FSPMI Labuhanbatu akan melakukan aksi industrial dengan mengerahkan semua anggota.
"Ini sudah kami konsolidasikan ke semua Pengurus Unit Kerja (PUK) se Labuhanbatu Raya. Tanggal aksinya segera kami beritahu,†katanya. (BR6/f)
